.webp)
Pemerintah Kabupaten Siak dan sejumlah pihak akhirnya duduk bersama terkait penanganan konflik lahan di PT Seraya Sumber Lestari (SSL). Bupati Siak, Afni yang hadir langsung mengaku siap jika diminta sebagai saksi di persidangan.
Sebagai Bupati, Afni mengaku bisa bedakan cukong dan rakyat yang memperjuangkan lahan untuk makan. Hanya saja, ia tak mau masuk lebih dalam ke ranah penegakan hukum di Desa Tumang akibat konflik beberapa waktu lalu.
"Kalau di Tumang kami enggak mau masuk ke ranah hukum dulu. Biarlah dipersidangan nanti yang membuktikannya. Kalau saya hanya membela rakyat saya," kata Afni, Senin (21/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat itulah, Afni mengaku siap jika nantinya diminta pengacara sebagai saksi yang meringankan. Terutama terkait posisinya sebagai kepala daerah saat ini.
"Kalau pengacara bilang 'Bu kami butuh ibu dijadikan saksi yang meringankan apakah ibu bersedia'. Kan enggak mungkin saya jawab tidak, sebagai pemimpin saya tidak boleh lari dari tanggungjawab," kata Afni.
Bupati perempuan pertama yang memimpin Kota Pusaka itu juga menyadari pecahnya konflik di PT SSL akibat kesalahannya. Sebab malam sebelum kejadian ia telah mendapat informasi akan adanya aksi di PT SSL, tapi tak bisa mencegah.
"Karena pecahnya konflik di SSL itu juga kesalahan saya sebagai pemimpin. Malam itu saya sudah dikasih tahu sama kawan-kawan. Pola komunikasi yang buruk inilah yang harus diperbaiki kedepan, karena ini bupatinya siap 24 jam," katanya.
Terkhir, Afni mengimbau perusahaan yang ingin ekspansi di Siak untuk berkomunikasi dengannya. Terutana di daerah rawan konflik agar bisa diberi edukasi.
"Pokoknya kalau perusahaan mau nambah ekspansi diranah konflik panggil dulu bupatinya, biar kami tenangkan dulu, kami edukasi dulu rakyat kami ini. Soal lahan itu dikuasai sebelumnya oleh yang 300 Ha itu silahkan dikejar oleh penegak hukum," kata Afni.
"Tapi rakyat yang ketipu-ketipu ini kan kasian juga mereka, pasti akan mempertahankan priuk nasinya," katanya lagi.
Pertemuan dihadiri sejumlah pihak seperti kepolisian, TNI, tokoh masyarakat hingga perwakilan perusahaan. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan lantai II Kantor Bupati Siak.
Sebelumnya polisi menetapkan sebanyak 13 orang tersangka dalam kasus pembakaran dan perusakan saat konflik lahan di PT SSL beberapa waktu lalu. Dari total 13 orang tersangka ada kepala desa dan kepala dusun.
"Terkait pengerusakan, pembakaran serta penjarahan di PT Seraya Sumber Lestari, ada 13 orang diduga pelaku kita tetapkan tersangka," ujar Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Asep Darmawan, Senin (23/6) lalu.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka terbagi dalam tiga kluster kasus yang ditangani. Pertama adalah kluster penghasutan, ada tersangka berinisial AMP, ST, SN dan HAG.
Selanjutnya kluster pembakaran dan juga perusakan berinisial SL, ASS, LS, MH, DW, HT dan SP. Terakhir kluster pencurian atau penjarahan barang-barang berinisial ASG dan HF.
Mirisnya, dari 13 yang ditetapkan sebagai tersangka ada Kepala Desa Tumang inisial AMP dan Kepala Dusun I berinisial ST. Mereka jadi penggerak massa dan mencari orator untuk ikut aksi.
Selain 13 nama tersebut, penyidik Direktorat Polda Riau masih terus mendalami pelaku lain. Termasuk pemodal dan pemilik lahan ratusan hektare dalam kawasan konsesi PT SSL.
"Hasil mapping kita ada kelompok-kelompok di situ yang memiliki 400-an Ha kebun sawit. Itu bukan peruntukan kebun sawit, itu adalah kawasan hutan yang diberikan izin kepada PT SSL dengan tanaman-tanaman kehutanan," katanya.
Asep dengan tegas mengungkap adanya pemilik lahan berinisial A dan YC. Lahan yang dimiliki tercatat ratusan hektare di dalam kawasan konsesi PT SSL dan kini ditanami sawit.
(ras/afb)
