.webp)
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah untuk segera merespons kebijakan tarif timbal balik sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Akbar Himawan Buchari, menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif terhadap kebijakan baru tersebut. Ia menilai, langkah konkret perlu segera diambil untuk meredam kekhawatiran di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat luas.
"Pemerintah perlu segera mengambil langkah yang tepat untuk merespons kebijakan baru Trump agar tidak menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari, dilansir detikFinance, Jumat (4/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (4/4/2025), Akbar mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, kata Himawan, pihaknya mendorong perjanjian bilateral pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, agar Indonesia bisa mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan kompetitif.
Kemudian mendorong pemerintah meninjau kembali tarif impor dari AS ke Indonesia. Akbar menjelaskan bahwa hal ini menjadi sorotan Presiden Trump karena Indonesia sebelumnya mengenakan traffic charge sebesar 64% pada sejumlah produk asal AS.
Kemudian pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor. Langkah ini dinilai penting agar ekspor Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu negara dan bisa tetap berjalan meskipun menghadapi hambatan dagang.
"Apabila hal itu berjalan mulus, maka kinerja ekspor nasional lebih maksimal dan lebih stabil. Sekalipun terdapat kebijakan yang lebih restriktif terhadap ekspor Indonesia di AS," kata Akbar.
Kemudian dia meminta pemerintah mendukung revitalisasi industri padat karya dan deregulasi, agar produk lokal lebih bersaing di pasar ekspor global.
Akbar juga menyambut baik langkah Menko PerekonomianAirlanggaHartarto yang berencana mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan lobi dagang. Ia berharap, pertemuan itu membawa hasil positif bagi pengusaha nasional.
"Jika keempat rekomendasi itu dilakukan Pemerintah dan berhasil, saya rasa kinerja ekspor kita akan baik-baik saja. Sekarang tinggal bagaimana lobi-lobi yang dilakukan Pemerintah," pungkasnya.
(nkm/nkm)
