.webp)
Silang pendapat Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil SF Hariyanto terkait defisit APBD Riau terus menjadi isu hangat. Keduanya diharapkan dapat duduk bersama dan 'tak berbalas pantun'.
Dirangkum detikSumut, persoalan defisit APBD Riau triliunan pertama kali diungkap saat RPJMD yang disiarkan secara live di Youtube Diskominfotik Riau. Abdul Wahid mengaku pusing tujuh keliling karena ada tunda bayar dan defisit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini," kata Wahid saat itu.
Tak lama, SF Hariyanto sebagai Wakil lalu menyampaikan tidak perlu dikhawatirkan terkait defisit dan tunda bayar. Menurut mantan Pj Gubernur Riau itu, defisit terjadi karena perbedaan rencana pendapatan dan belanja.
Bahkan, SF menyebut hasil perhitungannya defisit justru hanya Rp 132 miliar. SF pun bingung dengan angka yang disampaikan kepada publik sampai Rp 3,5 triliun.
"Defisit anggaran tercatat Rp 132 miliar, defisit Pemerintah Provinsi Riau. Saya bingung yang mana Rp 3,5 triliun, di mana Rp 2,2 triliun," kata SF di tempat terpisah.
Pengamat Politik Universitas Riau Saiman Pakpahan merespon soal silang pendapat defisit APBD Riau. Persoalan defisit APBD disebut hal biasa yang harus diselesaikan kepala daerah.
"Persoalan defisit, surplus itu adalah hal yang lumrah dalam organisasi manapun. Termasuk organisasi pemerintah tentu bisa untung dan bisa rugi itu biasa. Itu kan bisa dikoreksi, diperbaiki, PAD turun, jadi banyak faktor," kata Saiman, Rabu (25/3/2025).
Saiman menilai persoalan defisit menjadi tanggungjawab bersama gubernur dan wakil gubernur dalam mengembalikan anggaran. Sehingga program yang sudah direncanakan dapat terealisasi.
Apalagi, SF Hariyanto dengan pengalaman mumpuni sebagai birokrat dinilai mampu menangani. Tentu saja bersama Gubernur Abdul Wahid.
"Kata kuncinya konsensus bersama tentang agenda pembangunan lewat logistik yang harus dicari bersama baik gubernur atau wakil gubernur harus saling bergandengan," kata Saiman.
Sedangkan potensi defisit Rp 3,5 triliun yang disampaikan Pj Sekretaris Daerah Taufik OH juga menjadi polemik. Taufik menyebut potensi yang justru menjadi berbalas pantun soal defisit anggaran di Riau.
"Sebaiknya tinggalkan narasi itu, defisit-defisit. Hindari berbalas pantun, mungkin tujuan bukan berbalas pantun ya itu hindari saja. Masyarakat tidak ingin itu, ini sudah lantik tinggal jalan saja kerja sesuai amanah dari rakyat," kata Saiman.
"Soal defisit, ya harus duduk 1 meja. Maka gubernur dan wagub duduk saja, kan kita masyarakat tidak butuh itu narasi defisit-defisit itu. Kalaupun ini jadi perseteruan, masyarakat kasihan kan. Program tidak jalan, tak boleh bilang tidak ada anggaran, pemimpin harus berani ambil keputusan dan melampaui zona-zona standar," kata Saiman.
Saiman berharap narasi defisit yang jadi silang pendapat dan kegaduhan lebih baik diakhiri. Masyarakat menunggu kinerja Abdul Wahid-SF Hariyanto membangun Riau di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
"Intinya sudahilah ini karena masyarakat ini menunggu kerja-kerja Abdul Wahid dan SF Hariyanto. Jalan beriringan, banyak tugas yang harus diselesaikan, infrastruktur jalan perlu diperhatikan, kemiskinan dan kebijakan mereka ini ditunggu oleh rakyat," tegas Wakil Dekan III FISIP Universitas Riau itu.
(ras/nkm)
