.webp)
Anies Baswedan membagikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan jadi Undang-undang oleh DPR RI. UU ini menuai penolakan di masyarakat. Apa tanggapan Anies?
"Revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi," kata Anies dikutip detikNews dari cuitannya di akun X, Minggu (23/3/2025).
Capres 2024 itu mengatakan pada dasarnya masyarakat ingin agar TNI kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya yaitu menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Dia mengingatkan agar TNI tidak sampai terbebani dalam menjalankan tugasnya karena tugas-tugas baru usai UU TNI direvisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya," katanya.
Ia juga menyoroti soal revisi UU TNI yang begitu cepat hingga disahkan di paripurna.
"Salah satu yang jadi perhatian, proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draf finalnya, forum diskusi pun minim. Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri?" ujar dia.
Anies lalu mempertanyakan jaminan bahwa revisi UU TNI itu tak akan berdampak lain selain niat pembuat kebijakan. Dia juga menyinggung soal adanya tantangan meritokrasi dalam jenjang karier di tubuh TNI.
"Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan?" tambahnya.
Dia mengatakan, masyarakat ini para anggota TNI mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor lain.
"Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati," imbuhnya.
Anies juga mengutip pernyataan Panglima besar Jenderal Sudirman yang berpesan agar seorang prajurit tak terlibat politik. Dia menegaskan agar pesan itu seharusnya dijaga oleh para prajurit TNI.
"Bung Karno pernah bicara, Angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. Jenderal Soedirman, seberapa pun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga," ujar dia.
Lebih lanjut, Anies menyebut, revisi UU TNI itu seharusnya perlu partisipasi publik yang luas.
"Maka, keputusan sebesar ini perlu kehatihatian. Bukalah ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif. Mari diskusikan bersama rakyat, di kampus, di pasar, di warkop. Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana-mana boleh ikut membahas," kata Anies.
"Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai. Dan semua ini demi Indonesia yang lebih kuat, lebih stabil, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi," imbuhnya.
(nkm/nkm)
