.webp)
Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk BPI Danantara. Namun badan pengelola investasi milik negara itu memunculkan kekhawatiran sejumlah pihak. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menanggapi kekhawatiran itu. Ia menilai Prabowo memiliki niat baik saat membentuk Danantara.
"Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat dan juga politisi. Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia," kata SBY dalam akun X pribadinya, dilansir detikNews, Minggu (2/3/2025).
SBY mengatakan yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah terkait transparansi dan akuntabilitas Danantara. Selain itu, ada juga konflik kepentingan dan partisipasi politik yang seharusnya tak terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian menyebut niat dan tujuan Prabowo mementuk Danantara itu baik. Yang diharapkan bisa memperkuat investasi nasional.
"Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy)," jelasnya.
Namun begitu, SBY menyebut kecemasan banyak pihak harusnya dipandang dari sudut positif. Kekhawatiran itu menandakan bahwa banyak pihak peduli dan tak mau Danantara gagal.
"Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi," ucapnya.
Kunci kesuksesan Danantara, kata SBY, harus memiliki good governance, kecakapan para pengelola hingga akuntabilitas dan transparansi. SBY juga berharap agar pengelolaan Danantara bebas dari konflik kepentingan apapun.
"Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki 'good governance', 'expertise' (kecakapan) para pengelola Danantara, 'economic & business judgement' yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu," terangnya.
"Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, 'politics free' dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat," sambungnya.
(nkm/nkm)
