.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons instruksi Ketum PDIP Megawati yang memerintahkan semua kepala daerah PDIP menunda keberangkatan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Dedi menyebut semua kepala daerah di Jawa Barat wajib mengikuti kegiatan retret.
"Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," kata Dedi dikutip detikJabar Jumat (21/2/2025).
Politisi Gerindra ini menyebut salah satu kewajiban kepala daerah ialah mengikuti sistem yang ada di pemerintahan. Mengenai kebijakan Megawati, Dedi menilai itu hak yang bersangkutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," jelasnya.
Untuk diketahui, Megawati memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Dirangkum detikcom, Jumat (21/2/2025), instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).
Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
"2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.
(astj/astj)
