.webp)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap premanisme oknum organisasi masyarakat (ormas) menghambat investasi di daerah. Oknum-oknum ormas tersebut juga menyebabkan batalnya investasi ratusan triliun.
Hal itu diungkap Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif. Ia mengatakan ada laporan ormas-ormas diduga menghambat upaya investasi di sektor manufaktur. Pihaknya pun mengupayakan agar beberapa industri strategis masuk ke dalam kategori objek vital agar mendapatkan pengamanan dari kepolisian.
Sebelumnya, isu ormas menghambat investasi ini disampaikan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemenperin sudah mengupayakan beberapa industri strategis masuk dalam kategori objek vital yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Kami menerima laporan serupa bahwa ada ormas-ormas yang diduga menghambat upaya investasi di bidang manufaktur," kata Febri di Jakarta, dilansir detikFinance, Selasa (11/2/2025).
Febri pun berharap penegak hukum berperan memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi. Sehingga biaya-biaya yang tak perlu bisa diturunkan terutama menghapus pungli pada investasi pabrik baru.
"Kami berharap penegak hukum, terutama pemegang keamanan memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi guna menurunkan biaya-biaya yang tidak terkait, atau menurunkan pungli lah, pungli terkait dengan investasi pabrik baru," ujar Febri.
Febri mengaku pihaknya mendapat laporan bahwa preman-preman berkedok ormas tersebut berupaya mengelola scrap atau sisa material industri tanpa aturan khusus.
"Kita juga ada yang laporan preman yang mengelola scrap hasil, bahan baku pabrik yang tidak terpakai, itu juga ada. Bahan baku daur ulang, pungli di pabrik. Karena gini itu perlu diatur juga, banyak kami dapat info preman di sekitar Bekasi, Purwakarta, dia ngelola scrap. Kita mau diatur lah tata niaganya," pinta Febri.
(nkm/nkm)
