.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Aceh turun lebih 50 persen dalam 20 tahun. Persentase penduduk miskin di Tanah Rencong pernah mencapai 29,83 persen saat konflik.
Kepala BPS Aceh Ahmadriswan Nasution mengatakan, angka kemiskinan Aceh pada tahun 1999 adalah 14,75 persen kemudian melonjak saat konflik, serta tsunami. Pemerintah di Aceh disebut butuh waktu 23 tahun untuk menekan persentase kemiskinan kembali ke angka 14,75 persen pada September 2022.
Setelah itu, angka kemiskinan terus turun hingga akhirnya menjadi 12,64 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang dari Maret 2024 ke September sebesar 1,59 persen atau tertinggi dalam empat tahun terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam konteks Sumatera kemiskinan Aceh 12,64 persen itu masih lebih tinggi dibandingkan Bengkulu, hanya memang terkesan termiskin, tapi kita lihat ke belakang startingnya dari berapa. Jadi Aceh pada tahun 2005 pasca tsunami itu kemiskinan Aceh 28,69 persen. Jadi akseleratif turun menjadi 12,64 persen," kata Riswan saat menjadi narasumber dalam kegiatan 'Aceh Economic Forum', Kamis (16/1/2025).
Kegiatan ini digelar Bank Indonesia Perwakilan Aceh itu berlangsung di Ballroom The Pade Hotel. Acara bertajuk 'Strategi Efektif Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Inflasi' tersebut menghadirkan empat narasumber yakni Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung Prof Bustanul Arifin, Kepala DJBC Aceh Safuadi, Kepala BPS Aceh Ahmadriswan, dan Ketua ISEI Banda Aceh Aliasuddin.
Menurutnya, kinerja penurunan angka kemiskinan di Aceh tercepat kedua setelah Kepulauan Riau (Kepri). Sementara pada September 2024, penurunan persentase kemiskinan Aceh tertinggi di Sumatera atau nomor tiga secara nasional setelah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
"Kita berhasil menurunkan kemiskinan lebih 50 persen selama 20 tahun," jelasnya.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, mengatakan, pertanian menjadi sektor paling besar yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Aceh. Dia berharap seluruh pemangku kebijakan dapat melakukan upaya yang dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah dari pertanian di Aceh.
"Digitalisasi dan mekanisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian. Menurut kami, kalau fokus di hilirisasi sektor pertanian, itu juga sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan ujungnya peningkatan ekonomi," kata Rony dalam sambutannya.
Menurutnya, selama ini sebagian besar hasil pertanian di Aceh masih diolah di Sumatera Utara. Rony mengajak semua pihak mewujudkan agar industri hilirisasi pertanian bisa digencarkan di Aceh.
"Jika hilirisasi dan peningkatan produk pertanian di Aceh sudah berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi Aceh juga akan terus meningkat," ujarnya.
(nkm/nkm)
