.webp)
Video viral di media sosial bernarasikan satu keluarga diusir dari kontrakan gegara beda pilihan di Pilkada Lubuklinggau 2024. Dalam video yang beredar disebut penyewa kontrakan mendukung paslon nomor urut 1 sementara pemilik kontrakan mendukung nomor urut 2.
Kejadian tersebut diduga terjadi di sebuah kontrakan di Kelurahan Jawa Kanan SS< Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Minggu (17/11) siang hari.
Satu keluarga penyewa kontrakan tersebut mengangkat barang-barang hendak pindah. Penyewa bernama Bokir dan istrinya, Mulyani. Tampak juga lansia diduga ibu Bokir yang menangis dari kursi roda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bokir mengatakan, keluarganya sudah 3 tahun mengontrak di rumah tersebut. Dia juga mengakui menunggak uang kontrakan selama 3 bulan terakhir.
"Memang nunggak 3 bulan, tapi sudah ada niat untuk melunasi karena memang sudah lama tinggal disana," kata Bokir, dilansir detikSumbagsel, Selasa (19/11/2024).
Istri Bokir, Mulyani juga mengaku diminta pemilik kontrakan untuk mengosongkan rumah dengan alasan hendak direnovasi setelah terkena banjir. Namun ia mengatakan, pemilik kontrakan juga sempat mengatakan kecewa pada keluarganya karena memiliki pasangan cabup-cawabup Lubuklinggau, Rodi Wijaya-Imam Senen.
"Dia minta dikosongi rumah itu untuk di servis karena banjir kemarin, tapi masalahnya kenapa cuma kami yang disuruh keluar sedangkan yang lainnya enggak. Kemudian dia sempat ngomong kalo dia kecewa berat sama kami. Dia ngomong 'aku kecewa berat sama kau, aku milih YOK (Rahmat Hidayat - Rustam Effendi) kau milik ROIS (Rodi Wijaya-Imam Senen)," ungkapnya.
Karena diusir dari kontrakan, Sementara Bokir dan keluarga menumpang sementara di rumah saudaranya.
Plt Lurah Jawa Kanan SS, Yuliana, membantak Bokir diusir karena beda pilihan di Pilkada. Menurutnya, Bokir diusir karena menunggak uang kontrakan.
"Sudah diklarifikasi, jadi ini tidak ada kaitannya dengan beda pilihan. Pemilik kosan memang berhak (mengusir) sebab yang bersangkutan sudah tidak bayar uang kontrakan 3 bulan terakhir, jadi wajar-wajar saja kalau pemilik menagih uang kontrakan. Tidak ada unsur politiknya," jelasnya.
(nkm/nkm)
