Jaminan Pramono Akan Sejalan dengan Pemerintah Pusat jika Jadi Gubernur

Jaminan Pramono Akan Sejalan dengan Pemerintah Pusat jika Jadi Gubernur

Tim detikNews - detikSumut
Sabtu, 16 Nov 2024 09:00 WIB
Cagub Jakarta, Pramono Anung melakukan blusukan di Gang Turi 2, Kampung Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).
Pramono Anung (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Calon Gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menjamin dirinya akan sejalan dengan pemerintah pusat jika terpilih sebagai gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu dikatakan Pramono saat bertemu warga Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2024). Dalam pertemuan itu, warga menanyakan soal kepemimpinan Jakarta jika Pranono Anung-Rano Karno terpilih yang berpotensi akan tak sejalan dengan pemerintah pusat.

Pramono pun menjelaskan, memang beberapa Gubernur DKI Jakarta kerap memiliki perbedaan dengan pemerintah pusat, namun menurutnya hal itu tak menjadi masalah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hampir semua gubernur di Jakarta ini, yang pemilihan serentak, engga pernah sama dengan pemerintah yang sedang berkuasa di pusat. Ketika pak Jokowi gubernurnya, Pak SBY (Presiden), ketika Mas Anies gubernurnya, (Presiden) Jokowi, ketika Pramono Anung gubernurnya, (Presiden) Prabowo," ucapnya.

Namun dia memastikan bisa bekerja dengan siapapun termasuk dengan Presiden Prabowo Subianto di pemerintah pusat. Hal itu, kata dia, dikarenakan dirinya tidak memiliki musuh dalam politik.

ADVERTISEMENT

"Dan tidak ada masalah, saya yakin hakul yakin bisa berkerja baik dengan siapapun, karena track record saya ini bisa bertemu siapa saja, nggak ada hambatan pribadi. Karena memang saya dalam berpolitik hampir tidak punya musuh," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Pranomo juga berjanji akan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dengan nilai di bawah Rp 2 miliar. Hal itu melanjutkan kebijakan era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Dulu zamannya Ahok, rumah Rp 1 miliar bebas, zaman Mas Anies Rp 2 miliar bebas, sekarang tiba-tiba semuanya ditarik, betul kan? Kalau saya pakai Rp 2 miliar, saya akan, Rp 2 miliar ke bawah saya bebaskan," jelas Pramono.

Pramono menyebut pembebasan PBB untuk rumah di bawah Rp 2 miliar bisa dilakukan. Selain itu, kontribusi penerimaan daerah dari PBB di Jakarta juga tidak terlalu signifikan.

"Kenapa? Sebenarnya kontribusi Jakarta dari PBB tidak besar, yang besar dari aktivitas bisnis perpajakan," ucapnya.




(nkm/nkm)


Hide Ads