.webp)
Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa memberikan sejumlah arahan penting dalam upacara bendera pagi ini. Ia mengingatkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029.
Dalam kesempatan itu, Risnandar mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepemimpinan luar biasa selama masa jabatan. Terutama dalam menghadapi masa transisi COVID-19.
"Kami selaku Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik kemarin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin atas kepemimpinan luar biasa selama ini, terutama dalam masa transisi COVID-19," terang Risnandar, Senin (21/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Risnandar menyampaikan Pemerintah Kota Pekanbaru siap menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bentuk kesiapan itu adalah dengan dilakukannya ujicoba (simulasi) makan siang bergizi gratis beberapa waktu lalu di beberapa sekolah SD, SMP yang menjangkau hingga daerah pinggiran.
"Untuk itu, kita harus siap mensukseskan setiap program yang telah direncanakan, terutama Tujuh Program 100 Hari Pertama Presiden Prabowo Subianto," katanya.
Adapun tujuh program tersebut adalah makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, penuntasan Tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi. Terakhir, lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.
Risnandar mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024. ASN Pemko Pekanbaru dan masyarakat diimbau menggunakan hak pilih serta bijak dalam menggunakan media sosial.
"Waspadai isu-isu yang tidak benar, adu domba, politik SARA, money politics, hoaks, dan kampanye hitam. Karena, hal-hal itu dapat berdampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat," tegasnya.
Dalam peningkatan kedisiplinan pegawai dan pelayanan kepada masyarakat, Risnandar minta kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengecek kehadiran peserta upacara dan memberikan sanksi tegas kepada yang tidak hadir. Ia juga meminta kepada para kepala OPD serta seluruh jajaran ASN agar dapat terus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(ras/dhm)
