Perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 resmi ditutup, tadi malam. Acara penutupan digelar meriah di Stadion Utama Sumut, di Deli Serdang.
Ajang olahraga nasional tersebut sempat menuai banyak sorotan negatif dari masyarakat, mulai dari persiapan venue hingga konsumsi. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Rony Reynaldo Situmorang mengingatkan beberapa hal.
Awalnya ia mengapresiasi pelaksanaan upacara PON XXI yang berjalan meriah dan dihadiri ribuan masyarakat yang antusian. Namun ia menyebut PB PON dan Pemprov tak boleh menutup mata akan sorotan-sorotan masyarakat terkait pelaksaan acara tersebut. Hal itu harus menjadi evaluasi bagi panitia untuk PON berikutnya dan event-event lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita apresiasi penutupan (PON XXI) berjalan lancar, masyarakat antusias hadir, tapi di sana sini banyak hal yang perlu diperbaiki mulai dari perencanaan dan persiapan. Ini perlu jadi evaluasi untuk event-event dan penyelenggaraan PON berikutnya," katanya kepada detikSumut, Sabtu (21/9/2024).
Ia menilai Pemerintah Pusat tidak memberikan dukungan yang maksimal dalam PON XXI seperti PON-PON sebelumnya, serta APBD dari Provinsi juga dinilai tidak dalam kondisi yang siap sehingga persiapan acara berjalan lambat.
Ronny menilai sejumlah kejadian di pelaksanaan PON XXI di Sumut seperti venue yang bocor hingga akses jalan yang rusak tak bisa dianggap wajar. Ia menyebut sebagai pemimpin, Pj Gubsu Agus Fatoni maupun panitia harus berjiwa besar dan mengakui sejumlah kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan PON.
![]() |
"Harus kita akui dan menjadi evaluasi bagi penyelenggara berikutnya. Jalan yang berlumpur, venue yang bocor, ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan," jelas Rony.
Ia mengatakan, PON XXI Aceh-Sumut sudah selesai, bukan sudah berhasil. Hal-hal yang menjadi sorotan masyarakat harus menjadi perbaikan. Terakhir, Rony menyinggung soal potensi korupsi di PON yang sebelumnya disebut Menpora Dito Ariotedjo. Rony meminta agar penegak hukum turun tangan mengecek tuduhan tersebut.
"Penegak hukum harus turun tangan untuk mengecek (dugaan) itu. Agar tuduhan itu tidak menjadi isu liar yang terus berseliweran dan agar panitia tidak punya beban. Silakan diperiksa secara objektif, baik Kementerian, Pemprov atau PB PON," tutupnya.
(nkm/dhm)