Soal KTP Warga DKI Dicatut dukung Dharma-Kun, Heru Sebut Tak Ada Kebocoran

Soal KTP Warga DKI Dicatut dukung Dharma-Kun, Heru Sebut Tak Ada Kebocoran

Tim detikNews - detikSumut
Senin, 19 Agu 2024 17:15 WIB
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono selaku Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-79 RI, menggelar doa bersama di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (16/8/2024). Acara ini dimulai dengan salat Jumat berjemaah dan dilanjutkan dengan doa bersama yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, TNI-Polri, serta pemangku adat dan ulama.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi (Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Heboh KTP Warga DKI Jakarta Dicatut untuk mendukung cagub-cawagub jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono pun buka suara. Ia mengklaim tidak ada kebocoran data KTP warga dari Pemprov DKI.

"Saya sudah kontak-kontakkan dari 3 hari yang lalu (dengan Dinas Dukcapil), dari kami data itu fix tidak ada kebocoran Pemda DKI," kata Heru dilansir detikNews, Senin (19/8/2024).

Heru tak mau mengomentari soal dugaan pencatutan KTP warga untuk mendukung Dharma-Kun tersebut. Dia menyerahkan kasus yang ramai tersebut kepada KPU dan Bawaslu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami serahkan kepada KPU dan Bawaslu. Terkait dengan tadi saya tidak komentar itu urusan Bawaslu," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan data KTP mereka dicatut untuk mendukungan calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Termasuk KTP milik anak dan tim bacagub DKI Jakarta Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT

Selain itu, anggota DPRD DKI hingga eks pegawai KPK juga mengaku KTP mereka dicatut sebagai pendukung Dharma.

Bawaslu DKI Jakarta pun kini mengkaji pelanggaran pencatutan KTP tersebut. Bawaslu belum menetapkan apakah kasus itu termasuk pelanggaran pidana atau administrasi.

"Tentu akan kita cek apakah ini kategorinya dugaan pidana atau administrasi atau pelanggaran hukum lainnya, tentu kami bisa tentukan itu setelah ada laporan dan kajian," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, saat diwawancarai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).




(nkm/nkm)


Hide Ads