.webp)
PDIP resmi mengusung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2024. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menilai jika demokrasi adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya anak dan menantu presiden.
Hal itu disampaikan Komarudin di akhir kegiatan apel Satgas PDIP di Lapangan Astaka, Deli Serdang, Sumut. Di momen itu juga Edy diumumkan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan menjadi anggota PDIP.
Komarudin mengatakan jika teriakan merdeka tidak cukup untuk membangun demokrasi yang memberikan ruang kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga para peserta apel perlu menyadarkan pentingnya demokrasi ke lapisan masyarakat lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak cukup kita apel di sini dan teriak merdeka, setelah ini, saudara-saudara akan bergerak sampai ke bawah, menyadarkan kepala-kepala desa, aparat keamanan, supaya kita bersama-sama bangun demokrasi yang bermartabat, yang memberi ruang bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan demokrasi yang membangun segelintir orang, keluarga atau kroni-kroni orang," kata Komarudin Watubun, Senin (10/8/2024).
Demokrasi sesuai dengan amanat reformasi disebut memberikan ruang kepada seluruh rakyat mulai dari tukang kayu hingga penjual martabak untuk menjadi anggota bupati hingga presiden.
"Itulah demokrasi Pancasila yang saudara-saudara bacakan tadi, demokrasi yang diimpikan oleh pendiri republik ini. Amanat reformasi itulah memberikan ruang yang terbuka kepada kita semua untuk berkesempatan bisa menjadi presiden, menjadi menteri, bisa menjadi bupati, anggota DPR, dari asal muasal dari mana boleh saja, dari tukang kayu boleh, tukang jual pisang boleh, jual martabak pun boleh," ucapnya.
Namun jika demokrasi tersebut hancur, Komarudin menyebutkan maka anak cucu hanya akan menjadi penonton. Sehingga perlu dibangun demokrasi tanpa intimidasi, sehingga bukan hanya anak dan menantu presiden yang boleh.
"Jadi kita berjuang bukan untuk diri kita, tapi perjuangan ini adalah amanat penderitaan rakyat dan untuk anak cucumu, kita bangun demokrasi tanpa intimidasi, demokrasi itu kebebasan bagi semua orang untuk menentukan pilihannya. Bukan hanya anak presiden boleh, menantu presiden boleh, tidak seperti itu," ungkapnya.
Sehingga perlu PDIP akan melakukan perlawanan konstitusional. Sebab di zaman Soeharto dulu fenomena itu pernah terjadi.
"Kalau dulu kita lawan Soeharto karena kondisi seperti itu, kenapa sekarang kita lawan? Kita harus lawan. Itu namanya perlawanan konstitusional," ujarnya.
Komarudin meminta agar seluruh peserta apel untuk tidak takut membela kebenaran. Jika ikut berjuang, maka kemungkinan mengkhianati perjuangan itu ada.
"Jadi kamu tidak boleh jadi penakut, banteng tidak pernah kenal takut, ketika kau bela kebenaran dengan keringat mu sendiri, pasti kau merasa perjuangan itu adalah milik mu dan kau tidak akan pernah berkhianat akan perjuangan itu, tapi kalau kau cuma menikmati, kemungkinan besar kau akan menjadi pengkhianat," tutupnya.
(afb/afb)
