Kemlu Siapkan Rencana Evakuasi Darurat WNI Imbas Memanasnya Timur Tengah

Kemlu Siapkan Rencana Evakuasi Darurat WNI Imbas Memanasnya Timur Tengah

Danu Damarjati - detikSumut
Rabu, 07 Agu 2024 21:20 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Rolliansyah Soemirat atau Roy. (Danu Damarjati/detikcom)
Foto: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Rolliansyah Soemirat atau Roy. (Danu Damarjati/detikcom)
Jakarta -

Situasi di Timur Tengah memanas usai terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan tokoh Hizbullah Fuad Shukr. Kini Pemerintah Indonesia menyiapkan rencana darurat mengevakuasi semua warga negara Indonesia (WNI), bila perang meletus di negara-negara yang berkonflik dengan Israel tersebut.

"Khusus untuk masalah evakuasi, yang dapat saya sampaikan saat ini adalah KBRI di kawasan Timur Tengah masing-masing sudah memiliki rencana contingency plan apabila dibutuhkan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Rolliansyah Soemirat atau Roy, kepada wartawan di Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Selasa (7/8/2024).

Kemlu RI pun terus melakukan koordinasi dengan pelbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah. Diketahui, saat ini negara-negara yang situasinya genting adalah Lebanon, tempat Hizbullah berada, juga Iran sebagai negara yang menjadi tempat terbunuhnya Haniyeh pada 31 Juli lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga kita terus melakukan koordinasi perencanaan kalau-kalau situasi semakin memburuk dan mengharuskan terjadinya evakuasi WNI di negara-negara tersebut. Rencana sudah ada tapi kita berharap situasi membaik sehingga tidak diperlukan upaya-upaya itu," kata Roy.

roy menyebut bahwa sikap pemerintah Indonesia sehubungan dengan konflik Israel-Palestina adalah jelas, yakni membela Palestina dan menentang penjajahan Israel. Indonesia pun akan terus menggaungkan keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel di Palestina adalah tindakan ilegal.

ADVERTISEMENT

"Ibu Menlu akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menlu negara-negara lain, khususnya dari 8 negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Forum yang paling dekat adalah Sidang Majelis Umum PBB yang akan berlangsung di Markas Besar PBB di New York," kata Roy.

Baca selengkapnya di sini




(mjy/mjy)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads