.webp)
Anggota DPRD Sumut terpilih hasil Pemilu 2024, Aulia Agsa, menyebut pemecatannya dari Partai NasDem tidak sesuai prosedur. Dia merasa dizalimi dengan adanya pemecatan ini.
"Hingga saat ini saya belum mendapatkan surat pemecatan dari DPP NasDem, tapi KPU sudah melakukan rapat pleno yang memutuskan mengganti saya sebagai caleg terpilih," kata Aulia Agsa kepada detikcom di Medan, Jumat (2/8/2024).
Aulia bercerita, dia dipecat usai caleg di dapilnya Mustafa Kamil Adam melakukan gugatan ke Mahkamah Partai. Mustafa Kamil ini merupakan caleg dengan suara terbanyak kedua di daerah pemilihan Sumut 1 di bawah Aulia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada tiga hal yang menjadi pokok gugatan Mustafa saat itu, yaitu soal persoalan tanah yang membuat Aulia dilaporkan ke polisi, persoalan Aulia yang masih menjabat di DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, dan persoalan perpindahan suara.
"Ketiga hal itu seharusnya tidak bisa dijadikan alat karena laporan polisi sudah SP3. Persoalan masih di DPRD, sejak awal partai juga memasukkan saya ke daftar caleg dan berujung terpilih, harusnya tidak menjadi persoalan lagi," tutur Aulia.
"Kalau soal pergeseran suara, Mustafa pernah melaporkan saya ke Bawaslu Sumut terkait itu dan Bawaslu menyebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak dilanjutkan. Di posisi yang lain, saya juga melaporkan Mustafa di kasus yang sama di Bawaslu Medan, dan itu yang memenuhi syarat untuk diproses," sambungnya.
Meski poin-poin dalam gugatan tidak memenuhi syarat, Aulia tetap dipecat oleh NasDem. Hal ini yang dinilainya pemecatan itu tidak sesuai prosedur.
"Gugatannya semua terbantahkan, namun saya tetap dipecat dengan sidang yang saya nilai tidak transparan karena saya sendiri tidak mengetahui putusan sidang tersebut secara langsung. Saya baru tahu ada putusan itu setelah ada surat dari DPP ke DPW NasDem Sumut. Surat itu pun tidak diberikan kepada saya, makanya saya fikir ini sangat zalim," jelasnya.
Saat ditanya dugaannya dipecat dari NasDem, dia meminta agar hal itu ditanyakan ke partai.
"Kalau soal itu silahkan ditanya ke NasDem. Sebagai partai, NasDem seharusnya dapat menjelaskan dalil di balik putusan tersebut," paparnya.
(afb/mjy)
