PBNU Ultimatum Nahdliyin yang ke Israel: Mundur atau Diberhentikan

PBNU Ultimatum Nahdliyin yang ke Israel: Mundur atau Diberhentikan

Tim detikNews - detikSumut
Kamis, 18 Jul 2024 13:16 WIB
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
Sekjen PBNU Gus Ipul (Muhajir Arifin)
Jakarta -

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengultimatum lima nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Ia meminta kelima orang tersebut untuk mengundurkan diri atau diberhentikan dari organisasi.

Gus Ipul mendesak agar segera diambil sikap tegas terhadap kelima orang tersebut. Ia meminta mereka untuk menentukan sikap.

"Pilihannya mengundurkan diri atau dimundurkan dari organisasi. Jadi, saya minta mereka segera memilih," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, dilansir detikNews dari Antara, Kamis (18/7/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pemberhentian terhadap kelima nahdliyin dari kepengurusan di lingkungan NU bisa dipertimbangkan karena tak ingin ada kejadian serupa.

"PBNU meminta kepada lembaga dan badan otonom tempat bersangkutan mengabdi untuk mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut dengan dua pilihan mengundurkan diri atau diberhentikan," kata dia.

ADVERTISEMENT

Satu orang yang ke Israel tersebut, lanjut Gus Ipul, sudah dipanggil Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Empat lainnya dipanggil ketua lembaga masing-masing.

Dia menjelaskan, kepergian lima nahdliyin tersebut ke Israel atas nama pribadi ang dibiayai LSM dengan agenda undangannya yang tertera dialog antariman. Dalam agenda itu tidak ada jadwal bertemu Presiden Israel. Kelima nahdliyin itu juga beralasan keberangkatan ke Israel tersebut bertujuan menciptakan perdamaian antara Israel dan Hamas.

Meski lima nahdliyin tersebut sudah mengakui salah dan meminta maaf, Gus Ipul mengatakan kepergian lima nahdliyin tetap melanggar ketentuan NU.

"Meski mereka telah meminta maaf karena pergi tanpa izin dan pemberitahuan, tapi kepergian ini melanggar ketentuan, apalagi kerja sama atau komitmen kerja sama dengan pihak luar negeri harus seizin PBNU," ujarnya.




(nkm/nkm)


Hide Ads