.webp)
Sejumlah nama masuk bursa bacalon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Pilgub Sumut 2024. Namun bacalon Gubsu yang pertama kali mendapat tiket di Pilgub Sumut 2024 adalah Bobby Nasution.
Tiket itu dipastikan oleh Bobby setelah Partai Golkar mengusung Bobby di Pilgub Sumut 2024. Partai Golkar sendiri memiliki 22 dari 100 kursi di DPRD Sumut periode 2024-2029.
"Sore ini saya menerima kunjungan dari Pak Bobby, Wali Kota Medan, yang pada kesempatan ini sudah dibahas bahwa Pak Bobby akan maju menjadi Gubernur Sumatera Utara dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, termasuk dari Partai Golkar," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu saya minta Pak Doli untuk menyerahkan surat dukungan Partai Golkar," imbuhnya.
Artinya sudah memenuhi syarat minimum untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya. Hal itu sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) dalam Undang-undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bacalon kepala daerah diusung oleh partai politik dengan memiliki minimal 20 persen jumlah kursi di DPRD.
Bobby yang juga baru bergabung ke Partai Gerindra juga berpeluang besar bakal direkomendasikan sebagai bacalon Gubsu dari partai Prabowo Subianto tersebut. PAN dan Demokrat juga mengaku bakal mengusung Bobby di Pilgub Sumut.
Dengan empat partai politik itu, Bobby bakal memiliki dukungan dari 46 kursi DPRD Sumut. Dengan masing-masing, Golkar 22 kursi, Gerindra 13 kursi, PAN 6 kursi, dan Demokrat 5 kursi.
Di sisi lain mantan Gubsu Edy Rahmayadi dan mantan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan masih bersaing untuk mendapatkan tiket Pilgub Sumut dari partai lain. Keduanya sama-sama mengincar tiket dari PDIP yang memiliki 21 kursi di DPRD Sumut.
Sedangkan sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Sumut belum menentukan pilihannya. PKS dan NasDem yang memiliki masing-masing 10 dan 12 kursi masih belum mengeluarkan surat dukungan.
Hanura yang memiliki 6 kursi dan PKB 4 kursi juga masih belum mengeluarkan rekomendasi. Begitu juga dengan PPP dan Perindo yang sama-sama memiliki 1 kursi.
(nkm/nkm)
