.webp)
Sejumlah ormas keagamaan menolak atau tidak mengajukan izin untuk mengelola tambang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun merespons hal tersebut. Ia menyebut pemerintah juga tidak memaksa ormas-ormas agama untuk mengelola tambang.
"Ya saya katakan bahwa ini kan PP-nya baru ditandatangan. Ini barang baru dan saya baru mensosialisasikan dan setelah itu kami baru akan mengomunikasikan. Nanti kita lihat kalau memang katakanlah setelah mereka tahu isinya tujuannya dan mau untuk menerima ya alhamdulillah. Kalau nggak kita juga tidak boleh memaksa. Kira-kira begitu," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikNews, Senin (10/6/2024).
Peraturan bahwa ormas agama diizinkan mengelola tambang tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahlil menegaskan, tujuan diterbitkannya PP tersebut baik. Ia juga yakin akan ada hasil baik dari aturan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi saya yakin bahwa semua ini mempunyai tujuan baik dan sesuatu yang baik pasti Insyaallah akan menghasilkan sesuatu yang baik," ujarnya.
Baca juga: Gudang PT Musim Mas di Medan Terbakar |
Bahlil menyebut, sejumlah ormas lain selain PBNU juga telah mengajukan pengelolaan tambang. Pengajuan-pengajuan tersebut saat ini tengah diproses.
"Ada beberapa saya belum bisa mengumumkan. Kita kan lagi verifikasi. Kami verifikasi dulu. NU kan sudah ajukan dari pertama. Verifikasi dulu setelah verifikasi kita umumkan lagi," ucapnya.
Ia juga mengatakan, pemerintah terbuka kepada ormas lain yang mau mengajukan izin pengelolaan tambang. Bahkan pemerintah bisa menawarkan kepada ormas agama tertentu.
"Ya bisa kita yang menawarkan. Bisa dari bawah. Tapi sekarang kita tunggu respons dari bawah dulu ya," ujarnya.
'Kita belom menawarkan. Baru NU yang mereka datang. Kita ajak komunikasi. Yang lainnya belum. Karena kita juga belum jemput bola kan. Kan PP-nya baru jadi," lanjut Bahlil.
(nkm/nkm)
