.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut salah satu solusi mengatasi persoalan kemacetan adalah dengan membangun transportasi massal. Namun APBD kabupaten/kota tidak akan sanggup membiayai transportasi massal karena mahal.
Jokowi mencontohkan biaya yang dibutuhkan untuk membangun MRT dan LRT Jakarta. Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit.
"Kalau kita bayangannya subway, LRT, MRT itu biayanya gede banget mahal. Saya sampai hafal, waktu MRT dibangun pertama kali di Jakarta dibangun itu per kilometer MRT yang bawah tanah itu Rp 1,1 triliun. Sekarang sudah Rp 2,3 triliun," katanya dilansir detikFinance di Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Selasa (4/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas Jokowi bertanya apakah ada daerah yang mampu mengalokasikan anggaran untuk membangun MRT di daerah.
"Tolong tunjuk jari kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? Itu 1 kilometer Rp 2,3 triliun," tanya dia.
Presiden Jokowi juga mengungkap mahalnya pembangunan LRT di Jakarta. Pembangunan jalur LRT mencapai Rp 600 miliar per km.
"Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta dengan gerbong yang kita buat di INKA itu kurang lebih Rp 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Nggak ada yang mampu," beber Jokowi.
Belum lagi kereta cepat, yang sudah ada dari Jakarta ke Bandung, Jokowi bilang harga proyeknya mencapai Rp 780 miliar per km.
Oleh sebab itu, pemerintah kota maupun pemerintah daerah lainnya harus bisa mencari opsi transportasi umum yang lain agar bisa memberikan layanan transportasi bebas macet di wilayahnya.
Untuk mengatasi kemacetan di setiap daerah, Jokowi menyarankan agar membuat adalah autonomous rapid transit (ATR). Menurutnya pembangunan ATR lebih mudah.
Moda transportasi ini bentuknya seperti kereta namun tanpa rel. Jokowi menawarkan bantuan APBN dari pemerintah pusat apabila ada wali kota yang mau membangun transportasi ini di wilayahnya.
"Nanti kalau ada APBD punya kemampuan tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi, fifty-fifty bisa, APBD 50%, APBN 50% misalnya," pungkas Jokowi.
(astj/astj)
