.webp)
Pemerintah Provinsi Riau untuk ke 13 kalinya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Opini WTP didapatkan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto yang menerima WTP berpesan seluruh organisasi perangkat daerah di Riau agar senantiasa bekerja dengan semaksimal mungkin. Sehingga, Opini WTP tersebut dapat menjadikan penyemangat kinerja.
"Kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran pemerintah provinsi Riau, saya minta untuk terus bekerja dan berkarya serta memberikan yang terbaik untuk membangun negeri ini," kata SF Hariyanto kepada detikSumut, Kamis (30/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, hasil pemeriksaan yang telah diberikan BPK bisa menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan. Termasuk memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagi Pemprov Riau di masa akan datang.
SF menilai Pemprov Riau sudah berusaha melaksanakan program pembangunan dan menyajikan laporan instansi keuangan dengan sebaik-baiknya. Program pembangunan tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran yang di kelola Pemprov Riau.
Oleh karena itu, ke depannya seluruh jajaran Pemprov Riau harus dapat selalu mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku. Terutama berkaitan pengelolaan keuangan daerah.
"Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan dan akuntabel," kata SF lagi.
Sementara Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit mengimbau kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Salah satunya adalah perbaikan infrastruktur jalan, yang dapat berdampak pada konektivitas dan juga pertumbuhan ekonomi.
"Selanjutnya manajemen kas harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Riau agar semua kegiatan pemerintahan cepat berjalan tanpa hambatan keuangan. Kemudian, pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik, untuk memastikan setiap alokasi dana digunakan sesuai dengan peruntukan dan prioritas," katanya.
(ras/dhm)
