.webp)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut berkomentar soal pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto menyinggung soal kondisi demokrasi di Indonesia.
Ia mengatakan tidak perlu konsolidasi pasca pemilu jika semua prosesnya berjalan lancar. Adanya konsolidasi menurutnya menimbulkan tanda tanya.
"Kalau semua proses itu berjalan baik ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat," kata Hasto usai menggelar rapat internal di Gedung High End, Jakarta, dilansir detikNews, Senin (19/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan itu menunjukkan ada questionmark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," sambungnya.
Hasto lalu menyebut, sebagai Presiden Jokowi berperan besar menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
"Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat, para tokoh-tokoh pro demokrasi, maka pak Jokowi sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri," imbuhnya.
Menurutnya juga, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh tidak perlu dilakukan. Sebab proses rekapitulasi suara masih berjalan.
"Ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan itu kan sebenarnya justru apa yang terjadi selama ini itu tidak benar sehingga masih diperlukan suatu langkah konsolidasi seperti itu," pungkasnya.
Ia juga membantah pernyataan presiden Jokowi yang mengaku mau jadi jembatan untuk semua pihak usai bertemu Surya Paloh. Menurut Hasto hal itu tidak masuk akal karena pertemuan tersebut dilakukan saat proses rekapitulasi masih berjalan.
"Ya sebenarnya ini pemilu belum selesai masih proses dilakukan rekapitulasi secara berjenjang," kata Hasto.
Hasto juga mengungkit film dirty vote yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurutnya kecurangan-kecurangan dalam film tersebut semakin tampak di lapangan.
"Kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam dirty vote demokrasi kita itu turun ke titik nadir itu menjadi perhatian kita bersama karena ini menyangkut masalah masa depan kita bagaimana proses demokrasi yang dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa," pungkasnya.
