.webp)
Bawaslu bakal mengecek film dokumenter 'Dirty Vote' yang disebut berisi fitnah oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman.
"Kami cek. Yang jelas begini kalau terpenuhi unsur menguntungkan atau merugikan, kalau terpenuhi unsur pasal-pasal yang dilanggar, kalau terpenuhi unsur (pasal) 280 soal memfitnah, mengadu domba, maka tentu nanti kita akan berproses," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dilansir detikNews, Selasa (13/2/2024).
Saat ini, kata Lolly, Bawaslu belum mau menyimpulkan isi film tersebut. Pihaknya bakal melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap materi dalam film tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kami harus tonton. Karena kan sekarang sudah sangat viral, nanti filmnya akan kami tonton dengan full. Aku baru nonton setengahnya pun belum, kami juga akan mengecek pernyataannya Pak Habiburokhman," katanya.
"Pada prinsipnya kami nanti akan melakukan pencermatan," sambung Lolly.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut sebagian besar isi film tersebut sebagai fitnah.
"Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).
Menurutnya juga, materi dalam tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Ia juga meminta agar masyarakat tak terprovokasi atas narasi dalam film karya Dhandy Laksono tersebut.
"Ini tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu," jelasnya.
"Intinya kami menyarankan kepada rakyat, tidak terhasut, serta tidak memprovokasi narasi kebohongan dalam film tersebut," tambahnya.
Ia lalu menyebut ada tiga hal yang disorot dalam film tersebut. Pertama soal penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres, menurutnya hal itu tidak ilmiah.
Ia juga menyoroti pernyataan dari tokoh dalam film tersebut yang menyebutkan terjadi banyak kecurangan dalam pemilu kali ini. Menurutnya pernyataan itu tidak berdasar karena tidak disebutkan di mana terjadinya kecurangan tersebut.
Kemudian ia juga menyinggung soal tudingan APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Hal itu menurutnya tidak mendasar.
Habiburokhman juga menuding film itu sengaja diluncurpan pada masa tenang karena elektabilitas Prabowo-Gibran sudah di atas 50 persen.
"Nah ini karena mungkin elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis aturan 50 persen plus satu suara, maka dilakukan cara-cara yang ini. Kami yakin (film) ini pasti nggak laku, di hati rakyat," ujarnya.
(nkm/nkm)
