.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik banyak pihak lantaran cukup rutin 'turun gunung' membagikan bantuan sosial (bansos), baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bansos beras. Pasalnya pembagian bansos yang dilakukan Jokowi waktunya berdekatan dengan gelaran Pemilu 2024.
Terlebih, Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi ikut serta dalam gelaran Pemilu kali ini. Gibran maju sebagai Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal hal tersebut. Bagi Luhut, Jokowi memang punya cara sendiri untuk membagikan bansos dengan cara turun ke lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sehingga kata Luhut, seharusnya masalah bansos itu tak perlu diributkan. Apalagi, Luhut bilang, dana pengadaan bansos yang diambil dari APBN pun sudah disetujui oleh DPR.
"Kalau orang bagi bagi sembako presiden, orang terus ribut, menurut saya ngapain sih ribut? itu sudah dibuat putusin DPR kok, APBN kok," ungkap Luhut dalam podcast Political Show Podcast CNN: Opung Luhut Is Back, dilansir detikFinance.
Luhut pun meminta cara Jokowi membagikan bansos tak perlu dikaitkan dengan suasana politik jelang Pemilu.
"Bahwa diberikan emangnya dia suka kan. Bahwa ada implikasi, jangan dipolitik-politikin lah," ujar Luhut.
Soal Jokowi turun gunung membagikan bansos dipandang Luhut merupakan suatu yang wajar. Pasalnya, Luhut meyakini Jokowi memang sosok pemimpin yang datang dari masyarakat miskin.
"Suatu ketika beliau pernah kasih tau saya, 'pak Luhut orang kok bisa ngajari saya soal kemiskinan, saya lahir dari situ pak luhut, kami di bantaran kali Solo itu, saya kalau pergi malam-malam beri bantuan malam-malam karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup,' begitu cerita dia," papar Luhut.
"Jadi dia latar belakangnya sudah tahu bagaimana susahnya orang yang miskin itu," lanjutnya.
Soal anggaran bansos yang disebut jumlahnya hampir mendekati seperti pada masa pandemi, Luhut sendiri tak masalah. Menurutnya, selama anggaran APBN sudah direstui DPR, seharusnya perlu dipermasalahkan. Justru dia melihat seringkali pihak-pihak yang mengkritisi anggaran bansos ternyata juga memiliki perwakilan di DPR.
"Yang mutusin siapa sih? Kan sudah diputusin itu kan, semua yang ngomong ngoceh itu ada perwakilan di DPR juga kan? Lah ya sudah," kata Luhut.
Anggaran bansos juga sampai saat ini belum jelas posnya dari mana. Soal hal ini menurutnya juga tak perlu diributkan. Lebih baik menurutnya publik tak perlu meributkan hal yang memang belum jelas.
"Ya kita tunggu aja, kenapa kita ribut yang kita belum tahu. Ini makanya tadi saya bilang kita sering berkomentar pada suatu hal yang kita tidak tahu. Kan ada pikiran Presiden kan komandan, tidak semua yang dia komandan tahu ini semua perencanaan ini kita semua tahu, ndak semua," jelas Luhut.
Luhut juga bicara soal kecurigaan publik soal bansos yang diberikan Jokowi mendekati Pemilu 2024. Menurutnya, melihat kondisi ekonomi saat ini bila tidak ada bansos mungkin masyarakat juga akan protes. Dia menilai tak masalah ada keributan sedikit soal bansos, namun daya beli masyarakat terjaga.
"Sekarang kalau nggak ada bansos juga itu kan ribut. Ayo, sekarang juga ada bansos ribut, nggak ada bansos ribut. jadi bagusnya ada bansos ribut dikit, ya sudah," tutur Luhut.
Sekali lagi Luhut menyatakan Jokowi cuma ingin menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. Jokowi memiliki latar orang yang miskin juga, maka dari itu Luhut menilai Jokowi tak mau masyarakatnya kelaparan karena tak dapat bantuan.
"Soal curiga itu ya tergantung siapa yang curiga dulu. Beliau datang dari keluarga sederhana dia tahu mungkin orang ini ndak makan," pungkas Luhut.
(mjy/mjy)
