.webp)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons soal paslon nomor urut berapa yang akan dikampanyekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Airlangga merespons itu dengan berpantun tentang pohon gaharu dan cendana.
Awalnya Airlangga mengatakan jika presiden boleh berkampanye. Hal itu sudah diatur oleh Undang-undang Pemilu.
"Mengenai keberpihakan presiden kan itu sesuatu yang dijamin oleh konstitusi dan juga oleh Undang-Undang Pemilu, jadi itu bukan hal yang baru," kata Airlangga Hartarto usai konsolidasi Partai Golkar Sumbagut di Medan, Jumat (26/1/2024).
Kemudian Airlangga menyebutkan jika semua Presiden Indonesia di masa lalu memiliki partai masing-masing. Sehingga wajar jika Jokowi juga ikut berkampanye.
"Saya kembali mengatakan dalam sejarah Indonesia mulai dari PresidenBung Karno itu kan dia PNI, kemudian Presiden Suharto Golkar, Presiden Habibi Golkar, Ibu Megawati PDIP, Gusdur PKB, kemudian Pak SBY Demokrat. Jadi kalau hari ini Pak Presiden Joko Widodo menggunakan hak politiknya dan sesuai dengan konstitusi itu merupakan hal yang dijamin oleh konstitusi, termasuk oleh Undang-Undang Pemilu," sebutnya.
Saat ditanya apakah termasuk dengan mengkampanyekan paslon di luar partai Jokowi, Airlangga menilai itu hal yang biasa. Jokowi sendiri hingga saat ini masih menjadi kader PDIP dan belum keluar, meskipun anaknya Gibran Rakabuming sudah keluar dan maju sebagai cawapres di luar koalisi PDIP.
"Itu kan sesuatu yang biasa (Jokowi mengendorse yang bukan dari partainya), di luar negeri juga sama, pada saat Presiden Obama menjadi presiden dia mengendors Hillary Clinton," ucapnya.
Airlangga kemudian berpantun saat ditanya siapa sosok paslon yang akan dikampanyekan oleh Jokowi. Dia menilai semua sudah tahu arah dukungan Jokowi.
"Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula," tutupnya.
Sebelumnya dilansir dari detikNews, Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
(astj/astj)
