.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak, begitu juga dengan menteri. Pernyataan Jokowi tersebut pun ditanggapi Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono.
Nusyirwan mengatakan, Jokowi harusnya bersikap netral sebagai presiden sebagaimana pernah diucapkannya.
"Seharusnya presiden bersikap seperti yang diucapkannya sendiri yaitu 'netral'," kata Nusyirwan dilansir detikNews, Rabu (24/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk jajaran menteri, Nusyirwan menilai wajar jika ikut kampanye atau memihak. Sebab, katanya, menteri merupakan representasi partai politik yang mengusung capres-cawapres.
"Kalau menteri karena dari berbagai representasi partai koalisi pemerintah saat ini, wajar kampanye untuk partai yang mengusulkan menjadi menteri," jelasnya.
Nusyirwan lalu mengatakan, saat ini sejumlah menteri sudah menunjukkan dukungan ke paslon-paslon capres-cawapres. Bahkan menurutnya, terlambat jika Jokowi baru membahas hal tersebut.
"Saat ini sudah terjadi, beberapa menteri sudah melakukan kampanye, Erick Thohir selaku Menteri BUMN sudah kampanye untuk 02," ujarnya.
"Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah terlambat," imbuh Nusyirwan.
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye-Memihak |
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Asalkan, kata Jokowi, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Hal itu dikarenakan presiden merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
(nkm/nkm)
