.webp)
Gubernur Riau Edy Natar Nasution melantik Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali. Pelantikan dilakukan setelah Pj sebelumnya, Firdaus dicopot karena tidak netral.
Pelantikan dilakukan di Gedung Daerah Jalan Diponegoro. Terlihat hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abas dan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dan pejabat lain.
Sementara di meja utama terlihat Ketua DPRD Riau Yulisman mendampingi Edy Natar Nasution saat pelantikan. Namun ada pula Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja dan Firdaus hadir langsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Bupati Kampar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa," ucap Hambali saat bersumpah.
Usai pelantikan, Edy Natar memberikan sejumlah pesan dan target yang harus dicapai. Termasuk menjalin komunikasi dengan masyarakat hingga tokoh-tokoh adat Kampar.
"Kepada saudara Hambali, harapan masyarakat Kabupaten Kampar begitu besar di pundak saudara bersama seluruh jajaran legislatif, birokrasi, pemangku amanah dan masyarakat. Kami harapkan Saudara dapat bersinergi bersama dalam menggerakkan berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan," kata Edy Natar.
Selanjutnya, Edy Natar mengingatkan agar Hambali netral di Pemilu. Ia minta Hambali tak berpihak kepada salah satu calon yang ada di Kampar.
"Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian yaitu pertama saat ini tahapan Pemilu telah dimulai kepada penjabat Bupati Kampar agar mendukung dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Menjaga suasana daerah agar tetap selalu kondusif," kata Edy Natar.
"Penjabat bupati agar netral tidak memihak atau intervensi pihak manapun. Penjabat Bupati Kampar dan seluruh ASN harus jadi model netralitas dan profesionalitas agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil," katanya lagi.
Pesan terakhir adalah meminta Hambali menuntaskan berbagai persoalan yang ada di Kampar. Termasuk realisasi anggaran di APBD tahun 2024 mendatang.
(ras/dhm)
