Panas Dingin Hubungan Bobby dengan PDIP Selama 2023

Medan -

Wali Kota Medan Bobby Nasution kerap memiliki hubungan panas dingin dengan partai asalnya, PDIP selama 2023. Berikut rangkuman panas dingin hubungan Bobby dengan PDIP.

Dalam catatan detikcom, terdapat beberapa perseteruan panjang antara Bobby dengan PDIP. Mulai dari Bobby vs Ketua DPRD Medan yang juga Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim hingga dengan Bendahara PDIP DPC Medan Boydo HK Panjaitan.

Bahkan, perseteruan PDIP dengan Bobby menjelang penghujung 2023 semakin memanas. Kali ini antara Bobby dengan DPP PDIP terkait dukungan capres-cawapres.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut Rentetan Panas Dingin Hubungan Bobby-PDIP Selama 2023

1. Bobby Buka 'Aib' Ketua DPC PDIP Medan

Bobby Nasution sempat membuka 'aib' Ketua DPC PDIP Medan yang juga Ketua DPRD Medan, Hasyim. Bobby menuding Hasyim 'suka titip-titip'.

Tudingan itu bermula saat Hasyim mengkritik proyek yang akrab disebut 'Lampu Pocong' di Medan. Hasyim saat ini meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek senilai Rp 25,7 miliar itu.

"BPK perlu turun untuk mengecek itu, mengevaluasi hasil pengerjaannya itu, apakah ada indikasi korupsi atau gimana kan," kata Hasyim kepada detikSumut, Senin (13/3/2023).

Hal itu bukan tanpa sebab, proyek tersebut dinilai gagal oleh Hasyim karena melebihi batas waktu pengerjaan. Belum lagi hasil di lapangan yang harusnya mempercantik Medan, malah justru sebaliknya.

Selang dua hari setelah Hasyim mengkritik proyek itu, Bobby mengunggah video di Instagram pribadinya, Rabu (15/3). Dalam video tersebut Bobby menuding jika Ketua DPRD 'suka titip-titip'.

Dalam video berdurasi tiga menit tersebut terlihat Bobby memimpin rapat koordinasi tersebut bersama dengan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan diduga merupakan gabungan dari beberapa rapat. Dalam video itu terdengar Bobby meminta agar Sekda memberikan sanksi kepada OPD yang tidak mencapai target, sanksi itu bisa berupa pencopotan.

Setelah itu, orang tua Ketua Nahyan tersebut menuding Ketua DPRD Medan Hasyim suka menitip dan meminta, dan tegaskan hal itu harus diperhatikan dengan serius. Namun Bobby tidak merinci secara pasti apa yang dititip tersebut.

"Kita terbuka saja di sini sama-sama semua, banyak yang dari titipan-titipan, tolong ya, Pak ya, ini dari Ketua DPR contohnya titip-titip seperti itu. Tolong, Pak itu diperhatiin betul-betul," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima detikSumut dari salah satu orang dekat Bobby Nasution, pernyataan Bobby soal suka titip-titip itu diyakini ditujukan kepada Ketua DPRD Medan Hasyim.

Bobby menegaskan, dana yang dimiliki oleh Pemkot Medan harus langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dana kelurahan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Itu dana yang dirasakan langsung oleh masyarakat ditingkat pemerintah kita yang paling kecil, kita bilang di kelurahan, dananya diberikan ke sana pemanfaatannya tolong bisa dirasakan masyarakat, Pak," ucapnya.

Kemudian Bobby meminta agar dana kelurahan itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang suka menitip. Dia pun dengan tegas agar serius mengatasi hal tersebut dan tidak terulang kembali.

Tudingan tersebut kemudian direspon oleh Hasyim dengan santai. Menurut dia, titipan yang disebut oleh Bobby itu berupa titipan aspirasi. Sehingga dia merasa yang titipan yang dimaksud oleh Bobby tersebut adalah titipan pokir lembaga DPRD.

"Kita ambil sisi positif nya lah, kita ambil sisi positif nya jangan berpikiran yang lain-lain, ya titipan itu kan berupa titipan pesan, titipan berupa aspirasi, maksud Pak Wali seperti itu berupa Pokir," kata Hasyim saat dijumpai usai Musrembang RKPD Kota Medan Tahun 2024, Kamis (16/3).

Sehingga dalam rapat koordinasi tersebut, Hasyim menilai Bobby meminta agar para jajaran Pemkot Medan lebih serius untuk menindaklanjuti pokir itu. Sebab menurut pokir itu merupakan aspirasi yang anggota DPRD Medan serap dari masyarakat.

Setelah saling serang, Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon pun mempertemukan Hasyim dan Bobby yang saat itu sama-sama kader PDIP. Pertemuan itu dari diketahui berlangsung di sebuah kafe pada Jumat (17/3).

Dalam foto itu, Bobby dan Hasyim salam komando bersama Ketua Rapidin Simbolon. Rapidin menyebut pertemuan itu untuk menyamakan persepsi antara Bobby dan Hasyim.

"Iya, benar untuk lebih menyamakan persepsi, pandangan dan tujuan bersama, untuk Kota Medan yang lebih baik dan lebih maju," sebut Rapidin ketika dikonfirmasi.

Rapidin kemudian menyebut Bobby dan Hasyim merupakan pemimpin Kota Medan yang juga kader-kader terbaik PDIP.

"Mereka berdua (Pak Hasyim dan Pak Bobby) adalah pemimpin di Kota Medan, Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Medan, juga kader-kader terbaik PDI Perjuangan," jelasnya.

Setelah pertemuan itu, Bobby dan Hasyim mulai terlihat bareng di beberapa kegiatan. Padahal setelah saling serang, keduanya jarang terlihat bersama seperti sebelum-sebelumnya.

Belakangan proyek yang dikritik oleh Hasyim tersebut diumumkan oleh Bobby sebagai proyek gagal. Dia meminta pihak pemenang tender untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan.

Bobby Dikritik Panda Nababan hingga Bendahara PDIP Medan. Baca Halaman Berikutnya...

2. Bobby Dikritik Panda Nababan hingga Bendahara PDIP Medan

Politisi senior PDIP Panda Nababan dikritik usai menyentil kinerja Bobby Nasution yang dianggap tak berprestasi selama menjabat Wali Kota Medan. PDIP Medan pun pasang badan dan mengkritik balik pihak yang mengkritik Panda Nababan.

Bendahara DPC PDIP Medan Boydo HK Panjaitan awalnya menyebut kritikan yang disampaikan Panda Nababan sebagai cara politisi senior mendidik Bobby Nasution.

"Itu bukan sentilan, itu sebenarnya umpama didikan seorang bapak sama anaknya," kata Boydo kepada detikSumut, Senin (3/7).

Panda Nababan dinilai Boydo mendidik Bobby seperti cara mendidik kalangan orang Batak. Boydo bercerita jika dia dulu juga didik oleh orang tuanya seperti itu.

Sehingga Panda Nababan dinilai menyebutkan Bobby tidak memiliki prestasi karena memiliki privilege sebagai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga Bobby bisa menarik anggaran dari pusat untuk pembangunan Kota Medan dan itu bukan dinilai bukan prestasi.

"Jadi bagi orang-orang tua seperti senior politisi Pak Panda Nababan, kalau hanya untuk melakukan pembangunan di Kota Medan itu bukan sebuah prestasi karena punya privilege sebagai menantu presiden bisa menarik anggaran dari pusat ke Kota Medan, itu bukan prestasi,"ujarnya.

Prestasi bagi Boydo, merupakan capaian yang lebih dari privilege yang dimiliki. Bukan hanya karena melakukan sesuatu berdasarkan privilege tersebut.

"Jadi itu betul senior, sesepuh yang mendidik anaknya, itu memang betul Panda Nababan orang tua kami, opung kami," imbuhnya.

Didikan keras juga pernah dilakukan oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim terkait pembangunan lampu jalan atau kerap disebut lampu pocong dengan meminta BPK mengaudit proyek tersebut. Belakangan apa yang disebut oleh Hasyim itu dinilai terbukti.

"Sama kayak Pak Hasyim kemarin, periksa itu lampu pocong ke BPK, itu bukan mau menjerumuskan, itu sayang sebagai abang sebagai brother, jadi minta BPK periksa lampu pocong karena tidak beres, tapi buktinya apa, betulkan," bebernya.

Boydo mengaku jika Bobby melakukan pembangunan yang signifikan di Kota Medan. Namun, pembangunan tersebut bukan sebuah prestasi bagi Bobby dengan privilege sebagai menantu presiden.

Sehingga Boydo menuturkan jika menunggu terobosan yang dilakukan oleh Bobby. Bobby dinilai belum bisa mengimbangi capaian Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Itu adalah yang sewajarnya sebagai wali kota yang memiliki privilege sebagai menantu presiden, harus ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa lagi yang keluar ide-ide brilian itu namanya terobosan-terobosan yang belum bisa dimiliki seperti Pak Jokowi," tuturnya.

Setelah disentil Panda, Bobby kemudian dibela dua politikus Gerindra. Keduanya adalah Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Ketua Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo.

Kemudian Bodyo tak ragu menyerang pihak-pihak yang mengkritik Panda Nababan usai menasehati Bobby. Bahkan Boydo menyebut pihak tersebut sebagai penjilat.

"Makanya apa yang dibilang Lae Dahnil atau Jona (Ketua Himpi Sumut) itu kan gambaran-gambaran orang penjilat, itu bisa kita bilang seperti itu," ucapnya.

Bobby sendiri santai menanggapi kritikan dari Panda Nababan. Menurut dia, kritikan itu adalah masukan dan motivasi untuknya.

"Ini masukan, tentunya masukan, ini juga masukan yang bisa memotivasi," kata Bobby Nasution usai menghadiri paripurna di DPRD Medan.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berharap sentilan Panda Nababan itu berbuah baik.

"Mudah-mudahan sentilan atau masukan ini berbuah yang baik," ucapnya.

Bobby Disebut Tak Tepati Janji ke PDIP Medan. Baca Halaman Berikutnya...

3. Bobby Disebut Tak Tepati Janji ke PDIP Medan

Bendahara DPC PDIP Medan Boydo HK Panjaitan menyebut saat kampanye dulu, Bobby berjanji akan membuat rapat koordinasi internal dengan PDIP jika terpilih sebagai Wali Kota Medan. Rapat tersebut dijanjikan 2 kali dalam setahun.

"Dulu semasa kampanyenya beliau, kita kan 21 kecamatan dan saya kan juru kampanyenya dari partai, Pak Wali Bobby Nasution itu mengatakan 'nanti kalau saya sudah menjadi wali kota, setiap tahunnya minimal dua kali setahun akan melakukan rapat koordinasi internal dengan kita pengurus partai'," kata Boydo kepada detikSumut Rabu (5/7).

Ternyata, kata Boydo, janji itu tidak kunjung direalisasikan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini.

"Tapi itu (janji) sampai sekarang tidak pernah dilakukan," ungkapnya.

Boydo juga membenarkan Panda Nababan soal PDIP Medan sulit berkomunikasi dengan Bobby. Bahkan Boydo mengaku baru saja mengalami saat itu.

Bobby pun merespons tudingan soal tidak menepati janji itu. Awalnya Bobby bertanya siapa nama orang yang mengungkit janjinya semasa kampanye lalu.

"Oo gitu, siapa sih bendaharanya?" katanya di Medan Kamis (6/7).

Setelah diberitahu barulah seakan Bobby ingat orang yang mengungkit janjinya itu.

"Oo Bang Boydo," ujar dia.

Kemudian Bobby menceritakan pengalamannya dimarahi PDIP. Saat itu dia dimarahi karena Pengurus PDIP tingkat kecamatan datang ramai-ramai ke rumah dinasnya beberapa waktu yang lalu.

"Itu kita kemarin nerima PAC jadi kena marah, gimana mau rapat, kemarin PAC rame-rame datang ke rumah dinas, saya kena tegur malahan," jelas Bobby tanpa menyebut siapa yang memarahinya.

Atas hal itu, Bobby kemudian dimarahi oleh DPC PDIP Medan. Dia diminta harus koordinasi terlebih dahulu.

"Ya DPC, harus koordinasi dulu," ungkapnya.

Setelah hubungan Bobby dan PDIP Medan memanas, DPD PDIP Sumut memanggil DPC PDIP Medan. Pemanggilan itu usai Bobby Nasution mengaku dimarahi DPC PDIP Medan gegara kumpulkan PAC di rumah dinas.

Dari foto yang diterima detikSumut, terlihat Sekretaris DPD PDIP Sumut, Sutarto bersama DPC PDIP Medan sedang duduk di dalam ruangan. DPC PDIP Medan sendiri dihadari oleh ketua, sekretaris dan bendahara.

Saat dihubungi, Sutarto tidak menampik pemanggilan tersebut berkaitan dengan polemik Bobby dan PDIP Medan. Ia mengatakan jika pemanggilan itu berkaitan dengan konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Iya, pertama ini kan menyangkut konsolidasi, konsolidasi ke depan bagaimana bisa memenangkan kontestasi Pemilu 2024," kata Sutarto kepada detikSumut, Jumat (7/7).

Ketua DPC PDIP Medan Hasyim melemparkan pujian kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang disebut berprestasi selama menjabat. Pujian itu disampaikan Hasyim sehari setelah dia dipanggil ke DPD PDIP Sumut.

Hasyim awalnya menyebut komunikasi menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dengan PDIP Medan lancar.

"Karena itu, saya kira tidak bisa kemudian, kinerja yang baik itu diabaikan dan dipandang sebelah mata," kata Hasyim di acara HUT Kota Medan di Lapangan Benteng, Medan, Sabtu (8/7).

Beda Pilihan di Pilpres 2024 dengan PDIP, Bobby Dinyatakan Tak Penuhi Syarat Jadi Kader. Baca Halaman Berikutnya..

4. Beda Pilihan di Pilpres 2024 dengan PDIP, Bobby Dinyatakan Tak Penuhi Syarat Jadi Kader

Setelah sempat reda beberapa bulan, hubungan Bobby dengan PDIP kembali memanas menjelang tahapan kampanye Pilpres 2024. Hal itu disebabkan Bobby berbeda pilihan dengan PDIP terkait capres dan cawapres.

Bobby mendukung Prabowo Subianto dan iparnya, Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Suami Kahiyang Ayu itu sebenarnya sejak Prabowo-Gibran deklarasi sudah memberikan kode akan mendukung pasangan tersebut. Namun Bobby baru menyatakan dengan tegas saat peletakan batu pertama Monumen Juma Jokowi di Karo, Sumatera Utara, Sabtu (4/11).

Saat itu, relawannya yang tergabung di Rumah Kolaborasi Bobby Nasution (RKBN) menyatakan sikap mendukung Prabowo-Gibran. Bobby kemudian mengatakan akan mengikuti relawan dengan mendukung Prabowo-Gibran.

"Kita kalau relawan udah nyuruh ke sana ya mau nggak mau ke sana," sebut Bobby Nasution.

Setelah itu Bobby menegaskan akan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Hal itu sebagai bentuk mengikuti keinginan relawan.

"Ya saya ikut relawan saya, saya ikut relawan saya. Iya (mendukung Prabowo-Gibran)," ujarnya.

Usai menyatakan dukungan, Bobby kemudian dipanggil ke DPP PDIP. Bobby menemui Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP.

Bobby irit bicara mengenai hasil pemanggilan hari ini. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu hanya berujar bahwa ia telah menyampaikan semua hal kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

"Sudah saya sampaikan ke Pak Komarudin Watubun," kata Bobby saat keluar dari Kantor DPP PDIP, Senin (6/11).

Bobby enggan memerinci apa yang disampaikannya. Ia hanya berjanji akan berbicara kembali dalam beberapa hari ke depan.

"Nanti dalam beberapa hari lagi saya sampaikan," ujarnya.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkap hasil pemanggilan Bobby Nasution buntut menyatakan diri mendukung bakal paslon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Komarudin menyebut Bobby di antara sejumlah pilihan.

Bobby disebut meminta izin untuk mendukung Prabowo Subianto dan kakak iparnya dalam kontestasi Pilpres 2024 tanpa harus meninggalkan PDIP. Namun, Komarudin tegas menolak permintaan Bobby.

"Akhirnya dia minta kalau diizinkan boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tetap di PDI-Perjuangan. Saya bilang tidak bisa, kita masa satu rumah, satu rumah ini mau bertarung kita kasih keluarga lain, 'Eh kamu ke sana nanti kita berhadap-hadapan' kan nggak bisa begitu," tegas Komarudin.

PDIP kemudian memberikan beberapa hari ke Bobby untuk berpikir. Bobby diminta untuk mengembalikan KTA jika tetap mendukung Prabowo-Gibran.

Dua hari berselang, Bobby memimpin deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang yang mendukung Prabowo-Gibran. Deklarasi itu digelar di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/11). Terlihat Prabowo juga hadir dalam deklarasi tersebut.

Ternyata Bobby mempimpin deklarasi tersebut tanpa mengembalikan KTA ke PDIP. Atas hal tersebut Bendahara PDIP Medan Boydo HK Panjaitan dan sejumlah politikus PDIP menilai Bobby tidak memiliki etika.

"Kalau secara etika harusnya kembalikan dulu lah KTA itu dan buat surat pengunduran yang baik baik, mempunyai etika, jangan sibuk deklarasi dulu," kata Boydo HK Panjaitan, Rabu (8/11).

Seharusnya jika ada sopan santun berpolitik, Bobby dinilai seharusnya mengembalikan KTA dulu. Sikap Bobby tersebut dinilai melanggar nilai-nilai integritas.

Ia pun menilai bobby tak memiliki etika politik dan tidak menjaga komitmen sebagai kader partai. Ia pun menyinggung soal generasi muda dalam politik.

Meskipun menuai kritikan dari sejumlah politikus PDIP, Bobby tetap tidak mengembalikan KTA nya. Akhir DPC PDIP Medan mengeluarkan surat yang menyatakan Bobby tidak memenuhi syarat sebagai kader lagi.

Pernyataan itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan DPC PDIP Medan bernomor 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023. Hal ini dilakukan PDIP Medan usai Bobby tidak juga mengembalikan KTA meski sudah dilakukan klarifikasi oleh DPP PDIP beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPC PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan bahwa Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan Partai karena mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik lain sehingga Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan," demikian isi surat PDIP Medan dikutip Selasa (14/11).

Ketua DPC PDIP Kota Medan, Hasyim, mengatakan jika surat tersebut adalah usulan ke DPP. DPP yang akan memutuskan soal usulan PDIP Medan tersebut.

"Ya surat itu sebagai usulan nanti, kalau masalah pemecatan itu kita serahkan sepenuhnya kewenangan DPP (PDIP)," kata Hasyim, Selasa (14/11).

Ditanyai tanggapannya terkait isi surat itu, Bobby hanya mengucapkan terimakasih kepada PDIP. Bobby berterimakasih kepada PDIP karena terus mendukungnya dalam menjalankan tugas sebagai Wali Kota Medan.

"Terimakasih kepada PDI Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga men-support saya di Pemerintah Kota Medan," ucapnya.

Bobby kemudian menyampaikan harapan agar dukungan dari PDIP terus berlanjut. Bobby menyebut dukungan PDIP kepada pemerintahan itu untuk kepentingan rakyat.

"Ya mudah-mudahan ke depannya terus mensupport," tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai jika soal Bobby sebagai kader PDIP sudah tutup buku. Dia pun mengungkap alasan PDIP memecat Bobby Nasution dari kader partai.

"Mas Bobby memberikan dukungan (Prabowo-Gibran), konstitusi yang melarang itu. Sehingga otomatis keanggotaannya di PDI Perjuangan dengan statusnya itu gugur secara otomatis. Jadi itu yang terjadi," ungkap Hasto di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/11) melansir detikBali.

Hasto menjelaskan dalam undang-undang partai politik setiap anggota hanya boleh masuk satu partai politik.

Gibran, lanjut Hasto, berbeda dengan Bobby. Menurutnya, Gibran yang sudah menjadi cawapres Prabowo Subianto telah melalui suatu proses yang saat ini masih menimbulkan banyak kontroversi. "Dan menimbulkan persoalan etika serta manipulasi hukum," imbuhnya.

Saat ditanya kenapa sikap PDIP ke Gibran tidak tegas seperti sikap ke Bobby, Hasto mengatakan sikap tersebut sudah tegas. Sebab, konstitusi sudah di atas aturan partai.

"Ya konstitusi itu lebih tegas di atas peraturan, di atas segalanya," ujarnya.