.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilih Medan sebagai salah satu dari enam kota kategori metropolitan untuk pengembangan sistem transportasi massal. Selain Medan ada juga Kota Jakarta, Surabaya, Semarang dan Makassar.
Transportasi massal yang diberi nama Bus Rapit Transit (BRT) ini menghubungkan Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang). Proyek tersebut masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 itu bernilai Rp 1,9 triliun.
Anggaran dari World Bank dan AFD Prancis itu diperuntukkan pembangunan konstruksi koridor, halte, depo, perangkat IT hingga pengadaan bus. Kemenhub, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah menandatangani kesepakatan soal proyek BRT Mebidang pada Senin 16 Oktober 2023 lalu. Transportasi massal ini diharapkan mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Design koridor untuk BRT Mebidang di Jalan Gatot Subroto, Medan. (Foto: Dok. Dishub Medan) |
Keberadaan transportasi massal yang terintegrasi antara Medan, Binjai dan Deli Serdang sangatlah dibutuhkan. Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan Medan, jumlah warga yang beraktivitas di Medan mencapai 5 juta jiwa ketika siang hari.
Padahal di malam hari atau berdasarkan data resmi penduduk Medan hanya berkisar 2,7 juta jiwa. Selebihnya adalah penduduk daerah penyangga yang beraktivitas dan bekerja di Medan.
Kebanyakan di antara mereka menggunakan transportasi pribadi ketika beraktivitas. Kemacetan pun tidak bisa dihindari karena tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
Oleh karena itu, keberadaan transportasi massal yang nyaman dan murah diperlukan untuk mengurangi aktifitas masyarakat dengan kendaraan pribadi. Bus yang terintegrasi antara Medan, Deli Serdang dan Binjai pun dipilih.
Mengurangi emisi yang menyebabkan polusi udara dari aktivitas kendaraan pun dipertimbangkan. Sehingga dipilih kendaraan ramah lingkungan seperti bus listrik.
 Koridor BRT Mebidang. (Foto: Dok Dishub Medan) |
Pada 2024 nanti, proyek tersebut akan memasuki tahap konstruksi koridor, halte, depo, perangkat IT, dan pengadaan bus. Akan ada 515 bus dengan 31 halte dan panjang lintasan 21 kilometer.
"Proses Data Flow Diagram (DFD) selesai Januari 2024, BRT Mebidang lintasannya 21 km, dedicated link dengan halte besar 31 halte, memiliki 17 rute menjangkau Medan, Binjai dan Deli Serdang dengan 515 bus, dukungan depo, halte, jalur khusus ITS bus dengan anggaran Rp1,9 triliun," kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin usai penandatanganan MoU pembangunan BRT Mebidang Senin 16 Oktober 2023.
30 persen dari 515 BRT yang akan beroperasi nantinya akan menggunakan bus listrik atau sekitar 154 bus. Untuk mengoperasikan bus listrik tentu butuh dukungan dari PLN khususnya dari sisi infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL)
Hassanudin berharap kesepakatan yang telah ditandatangani nantinya menjadi pedoman para pihak terkait untuk mengimplementasikan Masstran Mebidang. Sekaligus untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik di masa depan.
Pemkot Medan Lakukan Uji Coba Penggunaan Bus Listrik. Baca Halaman Berikutnya...
Sebelum project tersebut jalan, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan akan melakukan uji coba transportasi masal dengan bus listrik di jalur atau koridor BRT. Uji coba dilakukan untuk melihat sejauh mana animo masyarakat menggunakan transportasi massal.
"Kita kepikiran untuk melakukan uji coba sebelum BRT benar-benar berjalan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Medan, Iswar Lubis dalam perbincangan dengan detikcom.
Karena BRT nantinya menggunakan 30% bus listrik, maka uji coba pun dilakukan dengan menggunakan bus listrik. Proposal penggunaan atau peminjaman enam unit bus listrik berukuran sedang dan besar pun sudah diajukan ke salah satu pabrikan bus listrik. Sinyal positif telah mereka terima.
"Alhamdulillah ada pabrikan yang mau meminjamkan bus listriknya untuk enam bulan, sebagai uji coba. Pembicaraan sudah masuk tahap akhir, mudah-mudahan Januari 2024 sudah bisa berjalan," ungkapnya.
Biasanya uji coba hanya menggunakan satu unit bus listrik. Tapi, Iswar ingin uji coba di Kota Medan memakai enam unit bus listrik sekaligus dalam enam bulan.
Proses untuk uji coba penggunaan bus listrik sebagai tahap awal BRT tidak bisa dilakukan Pemkot Medan sendiri. Ada operator yang juga bersedia membantu selama proses uji coba.
 Kepala Dinas Perhubungan Medan Iswar Lubis. (Foto: Dok. Dishub Medan) |
Di sisi lain, Iswar juga berharap bantuan PLN untuk menyediakan SPKL di koridor yang akan dilalui bus listrik tersebut.
"Kami sampaikan ke pihak pabrikan bus listrik, uji coba ini bukan untuk mengetes kemampuan bus mereka. Tapi uji coba melihat animo masyarakat tentang transportasi publik, khususnya bus listrik dan cara operasionalnya. Karena BRT nanti 30% minimal harus menggunakan bus listrik, jadi kami rasa perlu untuk melakukan uji coba ini," jelasnya.
Uji coba penggunaan bus listrik di Medan akan mendapatkan perlakuan khusus. Karena Dishub Medan meminta ada enam bus listrik yang beroperasi.
"Enam itu akan kita jalankan di rute BRT untuk Kota Medan. Ini akan melengkapi dan menyempurnakan transportasi massal yang sudah lebih dahulu ada seperti Teman Bus yang juga program Kemenhub," tuturnya.
Harga bus listrik dan bus BBM yang berbeda jauh menjadi salah satu alasannya melakukan uji coba. Sebab, untuk penganggaran pengadaan bus listrik membutuhkan alokasi yang besar.
Tanpa ada uji coba, dirasanya akan muncul perdebatan. Proses uji coba juga untuk menjawab keraguan dari berbagai pihak tentang bus listrik.
"Bus listrik di awal butuh investasi yang besar, hanya biaya operasional tentu jauh lebih murah dan hemat. Sedangkan bus BBM tentu harga awal lebih murah dari bus listrik, tapi biaya operasional juga tidak lebih murah," katanya.
"Contoh bus diesel saja yang bisa pakai BBM akan kesulitan mendapatkan solar, kemungkinan pakai dexlite. Itu kan harganya lebih mahal," jelasnya.
Komitmen dan Dukungan PLN. Baca Halaman Selanjutnya...
Beberapa hal yang tengah dipersiapkan Dishub Medan adalah infrastruktur agar uji coba bus listrik dapat berjalan tahun depan. Komitmen dengan PLN pun telah dibuat.
PLN sebagai perusahaan negara penyedia listrik akan ikut mendukung transformasi penggunaan bus listrik di Kota Medan. Bentuk dukungan yang diberikan pun berupa pembuatan SPKL baru.
"Contohnya di Terminal Amplas, di sana akan dibangun SPKL. Itu kan sekarang sudah aset Kemenhub, kami bantu fasilitasi koordinasi PLN dan pihak Terminal Amplas dan akhirnya disepakati pihak terminal bersedia memberikan tempatnya dibangun SPKL. PLN yang akan membangun itu dengan alokasi anggaran mereka," urainya.
Jika uji coba penggunaan bus listrik berjalan, maka akan diketahui kendala yang akan dihadapi ketika BRT berjalan nanti. Hal itu akan memudahkan ketika BRT beroperasi.
"Koridor uji coba itu melalui Johor ke Carrefour melalui Jalan Jamin Ginting. Uji coba dilakukan dengan menggunakan bus jenis besar, sedang dan kecil," lanjutnya.
Selama proses uji coba tentu masyarakat tidak akan dikenakan biaya. Mengenai tarif di kemudian hari, Iswar mengaku belum bisa memberikan kepastian. Sebab, hal itu masih akan dibahas lebih lanjut.
"Tapi yang namanya transportasi massal tentu harus ada dukungan atau subsidi dari pemerintah," bilangnya.
 Perbandingan bus listrik dan bus diesel dari sisi biaya dan polusi. (Dok. Dishub Medan) |
Berdasarkan catatan Dishub Medan harga bus listrik mencapai Rp 5,2 miliar untuk ukuran besar dan Rp 3,5 miliar untuk ukuran sedang.
Harga itu lebih mahal daripada harga bus diesel berukuran besar yang hanya Rp 3,2 miliar dan Rp 1,2 miliar bus diesel berukuran sedang.
Meski harga mahal, biaya operasional bus listrik jauh lebih murah dari bus diesel. Dishub Medan mengasumsikan biara operasi kendaraan untuk bus listrik berukuran besar yakni Rp 13.750/km dan Rp 11 ribu/km untuk bus listrik berukuran sedang.
Sedangkan untuk bus diesel berukuran besar biaya operasinya mencapai Rp 20 ribu/km dan Rp 15 ribu/km untuk bus diesel berukuran sedang.
Dukungan pengembangan transportasi massal di Medan oleh Kemenhub melalui pembiayaan Wolrd Bank tidak main-main. Desain atau rute BRT, dan halte sudah dipegangnya.
Pembangunan itu nantinya akan mengacu pada gambar yang sudah ada. "Jumlah pohon yang di gambar katanya akan ada. Sampai begitu rencana pembangunannya," jelasnya.
Penggunaan bus listrik untuk transportasi massal di Kota Medan sendiri sejalan dengan Perpres 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
 Design koridor BRT Mebidang di Medan. (Foto: Dishub Medan) |
Manager Komunikasi dan TJSL/Humas PLN UID Sumut Yasmir Lukman mengatakan pihaknya mendukung rencana Pemkot Medan untuk mengoperasikan bus listrik tahun depan. Apalagi kondisi PLN saat ini surplus.
"Kita itu sekarang ini, listrik dipastikan aman karena kita surplus kita kurang lebih 300 MW berdasarkan data bulan November. Jadi kita itu ada surplus, jadi kalau ada rencana program ini PLN siap mendukung, secara pasokan listrik kita siap," ujarnya.
Pada Kamis 14 Desember, kata dia, tengah berlangsung pembahasan lanjutan mengenai rencana pengoperasian bus listrik bersama Dishub Medan.
Pembahasan itu terkait teknis dan lokasi mana saja yang akan dibangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL)
"Termasuk untuk bus listrik, dari sisi pasokan tidak ada masalah, mudah-mudahan bisa kita amankan, kita bisa penuhi dan kita siap dukunglah rencana menjalankan BRT Medan," bilangnya.
"Hari ini ada pembahasan terkait dengan BRT ini. Teknis, titik strategis, pemasangan SPKL, work plan, dan kapan," jelasnya.
Mengenai lokasi pembangunan SPKL itu, menurut dia, masih akan dibahas lebih jauh. Pemasangan itu juga tergantung kesepakatan.
"Ketika kita dapat perintah titiknya di mana, kita tinggal kerja. bukan kami menentukan kebijakan strategis, kami hanya men-support," bilangnya.
Bobby Sebut Penggunaan Bus Listrik Menghemat Anggaran. Baca Halaman Terakhir...
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan banyak daerah di luar Medan yang menginginkan pembangunan BRT dilakukan di wilayah mereka. Sehingga dia mengucapkan terima kasih soal pemilihan Kota Medan.
Guna mendukung peralihan masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, kata Bobby Nasution, harus diikuti perbaikan fasilitas, baik itu fasilitas bus maupun track (jalur) harus semakin luas. Dengan demikian saat masyarakat menggunakan bus tidak ada lagi keluhan terkait bus maupun track-nya.
Kota Medan, menurut Bobby, memiliki penduduk sekitar 2,7 juta jiwa di malam hari. Sedangkan penduduk atau warga yang beraktivitas di Medan mencapai 5 juta jiwa ketika siang hari.
Sebagai ibu kota provinsi, Medan memang menjadi pusat kegiatan ekonomi wilayah sekitar seperti Binjai dan Deli Serdang.
"Apalagi Kota Medan merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga mobilitas masyarakat di Kota Medan sangat tinggi," ujar Bobby.
Akses transportasi yang baik tidak hanya mempermudah masyarakat di Kota Medan saja, tapi juga seputaran Kota Medan. Dengan program proyek BRT Mebidang ini dikembangkan pertama kali di Kota Medan tapi program dari Kemenhub ini juga akan mensupport kabupaten dan kota lainnya.
 Bobby saat meresmikan SPKL di Balai Kota Medan. (Foto: Dok. Diskominfo Medan) |
Baca juga: Bus Terbakar di Depan Rumah Dinas Gubsu Edy |
Sosialisasi kepada masyarakat dinilainya perlu dilakukan secara massif. Pasalnya, BRT Mebidang dibangun agar mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi dapat beralih ke kendaraan umum.
"Ada beberapa pembangunan infrastruktur yang kita lakukan saat ini, seperti pelebaran pedestrian jalan dan perbaikan infrastruktur dari kendaraannya untuk men-supporting agar masyarakat dapat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum," paparnya.
Pemkot Medan juga akan terus melakukan perbaikan seperti trayek yang masih terbatas, konektivitas dari jalan utama ke jalan arteri masih kurang. Selain itu, tambahnya, jarak halte ke pusat perkantoran maupun kegiatan ekonomi masih jauh bagi pejalan kaki.
"Makanya kerjanya tidak boleh sepenggal-sepenggal. Kendaraan umum kita masifkan kegiatannya dan infrastrukturnya harus kita buat untuk men-support masyarakat sehingga mau beralih menggunakan kendaraan umum," jelasnya.
Bobby pun menyatakan optimisnya bahwa bus yang disediakan Kemenhub dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi nanti, terangnya, nanti juga akan ada penggunaan 30 persen kendaraan listrik sehingga bisa menekan kost. "Mudah-mudahan penggunaan kendaraan listrik ini dapat lebih hemat daripada menggunakan BBM," tutupnya.
