Wali Kota Medan Bobby Nasution buka suara usai PDIP menyinggung soal kesetiaan setelah dirinya menerima diberi surat tugas menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Cagub Sumut). Bobby merasa dirinya masih bersama PDIP, khususnya dalam hal membangun Kota Medan.
Bobby menegaskan sampai saat ini dirinya belum bergabung dengan Partai Golkar. Selain itu, Bobby merasa dia mengikuti tahapan penetapan calon kepala daerah dari PDIP saat Pilwakot Medan 2020 lalu.
"Yang pasti saya sampaikan tadi, bicara tentang masuk Golkar belum, dan kemarin tentunya dari PDI Perjuangan juga mengikuti tahapan, kita ikutin tahapan bagaimana PDI menjadikan kader itu sebagai calon kepala daerah, kita ikutin tahapannya semua," kata Bobby Nasution di Medan, Rabu (22/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PDIP juga menilai Bobby hanya menumpang jadi Wali Kota Medan. Namun Bobby merasa hingga saat ini hubungannya dengan PDIP di Medan masih baik-baik saja tetap bekerja sama.
"Nggak lah, saya rasa saya dan PDI Perjuangan sampai hari ini, kalau numpang itu kan berarti ada ditinggal, tapi untuk pekerjaan di Kota Medan sampai hari ini kami dengan PDI Perjuangan masih sama-sama, membangun sama-sama, ngasih masukannya sama-sama, beberapa kebijakan juga kita putuskan sama-sama," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua PDIP Sumut Aswan Jaya mengatakan bagus jika Golkar memberi surat tugas itu ke Bobby. Ia juga menegaskan PDIP tidak akan mengusung Bobby maju Cagub Sumut karena dinilai tidak lagi berjuang bersama.
"Bagus itu (Golkar beri Bobby surat tugas jadi cagub Sumut), pastinya begitulah (PDIP tidak akan usung Bobby), karena beliau juga tidak ingin lagi berjuang bersama PDI Perjuangan," kata Aswan Jaya kepada detikSumut, Rabu (22/11).
PDIP, kata Aswan, belum memikirkan soal Pilgub maupun Pilkada lainnya. PDIP, katanya, tidak mau terburu-buru menentukan calon dan akan memakai mekanisme rekrutmen calon kepala daerah (cakada) yang dimiliki oleh PDIP.
"Memang sampai saat ini PDI Perjuangan belum memikirkan soal Pilgub dan Pilkada, jadi kami juga tidak akan terburu-buru untuk menentukan siapa calon-calon ke depannya, karena PDI Perjuangan memiliki mekanisme dalam rekrutmen cakada, proses itu harus dilalui terlebih dahulu," ucapnya.
Sebab menurut Aswan, proses instan akan melahirkan cakada yang instan. Kesetiaan cakada dari proses instan tersebut dinilai belum tentu juga terjamin.
"Proses instan akan melahirkan cakada yang instan pula, kesetiaannya juga tidak terjamin, ini pelajaran dan pendidikan politik penting untuk rakyat," tutupnya.
(astj/astj)