Medan -
Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Atas hal itu, Bendahara DPC PDIP Medan Boydo HK Panjaitan menilai Bobby Nasution tidak memiliki etika karena deklarasi sebelum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.
Bobby sendiri mulai tegas mendukung Prabowo-Gibran saat peletakan batu pertama Monumen Juma Jokowi di Liang Melas Datas (LMD), Karo. Saat itu Bobby mengaku mengikuti pilihan relawannya yang mendukung Prabowo-Gibran.
"Kita kalau relawan udah nyuruh ke sana ya mau nggak mau ke sana. Ya saya ikut relawan saya, saya ikut relawan saya. Iya (mendukung Prabowo-Gibran)," kata Bobby Nasution, Sabtu (4/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap Bobby itu pun direspons oleh PDIP dengan memanggil Bobby ke DPP pada Senin (6/11). Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto langsung yang memanggil Bobby karena tidak mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang diusung oleh koalisi PDIP.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1 jam lamanya. Saat Bobby keluar, dia mengaku sudah menyampaikan semua yang ingin dia sampaikan.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan partainya memberikan waktu selama 3 hari untuk Bobby Nasution berpikir usai mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Komarudin menegaskan bahwa kader PDIP tak boleh dua kaki.
"Harus ada pilihan, apalagi pemimpin ini harus menentukan pilihan, tidak bisa mau ambil semua kan. Tadi ya sudah silahkan kau pergi (berpikir) beberapa hari ini, lalu kembalikan KTA PDIP sebagai tanda pengunduran diri dari PDIP," kata Komarudin saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Dipenogoro, Jakarta Pusat. Dilansir dari detikNews.
Belum mengembalikan KTA, Bobby malah memimpin deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang yang mendukung Prabowo-Gibran di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/11). Prabowo Subianto terlihat hadir dalam acara deklarasi tersebut.
Menanggapi berbagai rangkaian peristiwa politik itu, Boydo HK Panjaitan selaku Bendahara DPC PDIP Medan menilai Bobby tidak memiliki etika. Menurutnya Bobby seharusnya mengembalikan terlebih dahulu KTA dan mundur dari PDIP, kemudian baru deklarasi relawan.
"Kalau secara etika harusnya kembalikan dulu lah KTA itu dan buat surat pengunduran yang baik baik, mempunyai etika, jangan sibuk deklarasi dulu," kata Boydo HK Panjaitan, Rabu (8/11).
Baca selengkapnya di halaman berikut...
Seharusnya jika ada sopan santun berpolitik, Bobby dinilai seharusnya mengembalikan KTA dulu. Sikap Bobby tersebut dinilai melanggar nilai-nilai integritas.
"Jadikan kalau memang ada sopan santun berpolitik, itukan mestinya (kembalikan KTA). Dia ini memang yang ajarkan ke anak muda tidak ada etika dalam berpolitik. Itu yang gawatnya kita, makanya itu yang saya sampaikan dan kita nggak menjaga lagi dari muda sudah diajarkan apa yang kita omongkan nggak usah kita laksanakan, integritas itu dilanggar semua," ucapnya.
Ia pun menilai bobby tak memiliki etika politik dan tidak menjaga komitmen sebagai kader partai. Ia pun menyinggung soal generasi muda dalam politik.
"Tidak ada etika dalam berpolitik budaya sopan santun dan integritas dan komitmen tidak dijaga. Ini kan masalah komitmen, kita dulu bersama kita dulu saling mendukung, ini semuanya di kali nol, ngak penting komitmen, nggak penting integritas jadi apa jiwa anak muda yang seperti apa yang mau kita bangun untuk masa depan bangsa ini kalau seperti itu," ujarnya.
Apalagi DPP PDIP telah memanggil dan memberikan waktu 3 hari kepada Bobby untuk berpikir dan mengembalikan KTA. Namun Bobby tidak mengindahkan hal itu dan malah mendeklarasikan relawan Prabowo-Gibran tanpa mengembalikan KTA.
"Iya itu (deklarasi relawan Prabowo-Gibran tanpa mengembalikan KTA) dari segi etika kan gitu bisa dilakukan, apalagi dia sudah dipanggil DPP seperti itu, kan udah disampaikan. Kata DPP juga sudah menyampaikan Bobby maunya di PDIP namun tetap mendukung sana, tapi kan gak bisa seperti itu. Itu kan namanya seenaknya aja. Itulah, masa etika dia seperti itu," ungkapnya.
Bobby kemudian menyebutkan jika dia diberi waktu 7 hari oleh DPP untuk berpikir mengembalikan KTA. Bukan 3 hari seperti narasi yang berkembang.
"Saya rasa mungkin kemarin saya diinformasikan pada saat di dalam, di ruangan, waktunya sebenarnya dikasih waktu 7 hari dari DPP dikasih waktu 7 hari pada saya," kata Bobby Nasution usai membuka pasar murah di Medan Polonia, Kamis (9/11/2023).
Bobby terkejut mendengar jika DPC PDIP Medan memberikan waktu 3 hari untuk mengembalikan KTA. Informasi itu akan ditindaklanjuti oleh Bobby.
Saat ditanya apakah akan mengembalikan KTA, Bobby hanya menjawab insyaallah. Begitu juga saat ditanya kapan waktu mengembalikan, Bobby hanya menjawab akan melihat situasi.
"Insyaallah. Lihat nanti (kapan akan dikembalikan)," ungkapnya.
Baca selengkapnya di halaman berikut...
Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku sudah menyampaikan ke DPP PDIP jika dia ingin tetap jadi kader. Namun persoalan nasib bangsa ke depan, dia mendukung Prabowo-Gibran.
"Yang pasti sudah saya sampaikan kemarin, tidak ada yang saya ubah, tidak ada saya tutup-tutupin, saya menyampaikan tentunya secara kader saya masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan, namun dalam menitipkan nasib bangsa kepada calon presiden dan wakil presiden mungkin berbeda, ini yang sudah saya sampaikan ke DPP kemarin," ujarnya.
DPP PDIP kemudian meminta Bobby untuk memilih antara partai atau Prabowo-Gibran. Selain itu, Bobby juga mengaku sudah izin ke DPP PDIP soal dia akan memimpin deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang, relawan Prabowo-Gibran.
"Memang disampaikan kita harus bisa memilih dan ini, dan juga kemarin hari Rabu saya juga menyampaikan saya minta izin juga kemarin ke DPP untuk kegiatan hari Rabu saya sudah minta izin untuk kegiatan deklarasi sudah menyampaikan, minta izin ke DPP," sebutnya.
PDIP sendiri kecewa dengan sikap Bobby, bahkan menilai Bobby tidak memiliki etika politik. Namun Bobby mengaku semuanya demi kepentingan bangsa dan negara.
"Ya pokoknya semuanya demi kepentingan bangsa dan negara," tutupnya.
Simak Video "Video KPK Bakal Panggil Bobby Kalau Ada Dugaan Terlibat Kasus OTT di Sumut"
[Gambas:Video 20detik]