.webp)
"Tadi kalian lihat kan, dulu waktu saya datang ke sini persepsi yang dibangun bahwa saya hanya mau ketemu dengan masyarakat yang pro, bukan yang kontra. Kalau sekarang saya datang temui semua. Kalian bisa lihat mana yang menerima dan mana yang menerima, mana lebih banyak? tergantung persepsi wartawan," kata Bahlil usai meninjau rumah sementara warga Rempang yang telah direlokasi, Jumat (6/10/2023).
Meski masih ada warga Rempang yang menolak direlokasi, Bahlil mengklaim sudah sebagian warga yang bersedia. Untuk warga yang belum mau direlokasi, dia menyebut perlu pendekatan oleh pemerintah.
"Sudah sebagian besar warga yang menerima itu ada dan yang belum inilah tugas kita pemerintah untuk bicara baik baik dengan mereka, kita geser orang, memang itu butuh prose waktu," ujarnya.
Bahlil menyebut dirinya yakin Pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Batam serta kepolisian bisa meyakinkan masyarakat Rempang. Hal itu berdasarkan pengalaman pemerintah selama ini.
"Saya yakin BP Batam, Pak Kapolda dan Gubernur, akan percaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan. Saya kan sudah menyelesaikan permasalahan seperti ini satu atau dua, sudah sering," ujarnya.
Bahlil juga menyinggung bahwa ada pihak luar yang bermain dalam konflik Rempang. Namun dia enggan mendetail siapa yang melakukan hal tersebut.
"Saya tahu bahwa ada pihak luar yang bermain di situ, saya tahu tapi tidak perlu saya sebutkan itu," ujarnya.
Bahlil juga menyebut data yang didapat ada 341 KK dari 900 KK yang sukarela direlokasi. Sebanyak 17 KK saat ini sudah memilih rumah sementara untuk ditempati.
"Data ke saya, dari 900 KK, 341 KK sukarela sampaikan akan bergeser. Dan 17 KK sudah kita tempatkan ke lokasi ini (Perumahan Bida 3, Sambau) untuk sementara sampai rumah mereka jadi. Ada juga lokasi lain," jelasnya.
Menteri Investasi itu juga menjelaskan kembali bahwa warga yang bersedia direlokasi akan mendapatkan tanah seluas 500 m2 dengan rumah tipe 45. Nantinya jika ada rumah warga Rempang yang melebihi nilai Rp 120 juta akan dilakukan perhitungan kelebihannya.
"Kami Pemerintah melalui BP Batam sudah sampaikan bahwa kami akan berikan tanah seluas 500 m², tipe rumah 45. Rumah yang di atas harga 120 juta akan dikaji lagi dan uang kekurangannya akan dibayarkan," ujarnya.
"Kemudian tanaman tumbuh, keramba juga akan dibayar dan diselesaikan, termasuk kebun di apk akan di ganti rugi, tapi sesuai aturan. Nanti akan kami hitung dan ganti rugi, tapi sesuai aturan ya. Sesungguhnya kita itu berbuat agar hak agraria itu terperhatikan," tambahnya.
Selanjutnya warga yang memilih tinggal sementara di rumah sementara yang disediakan pemerintah juga akan mendapat kompensasi. Kompensasi itu diberikan hingga rumah warga di Tanjung Banun, Rempang dan Dapur 3 Galang selesai dibangun.
"Selanjutnya untuk orang yang mau dipindahkan nanti untuk sementara waktu diberikan biaya sebesar Rp 1,2 juta perkepala setiap bulannya dan uang kontrakan Rp 1,2 juta perbulannya. Itu akan dibayarkan sampai rumah mereka yang dibangun jadi," sebutnya.
(afb/afb)
