.webp)
Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin merespons pemanggilan dan pemeriksaan Muhaimin Islandar sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) oleh KPK. Wapres mempersilakan KPK melakukan langkah tersebut dan mendukung upaya penegakan hukum oleh lembaga antirasuah tersebut.
"Cak Imin kan sudah datang. Sepanjang murni masalah hukum, saya dukung (pemeriksaannya)," kata Wapres usai membuka World Islamic Economic Summit (WIES) 2023 di Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/9/2023).
Menurut Kyai Ma'ruf, sepanjang pemeriksaan hanya masalah hukum tidak akan ada masalah. Yang jadi persoalan adalah jika pemeriksaan itu bersifat politis. Ia percaya pemeriksaan yang dilakukan KPK tidak bernuansa politis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau proses hukum saja, saya kira tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau politisasi," katanya.
"Mudah-mudahan ini memang hanya masalah hukum,. Kalau ada politisasi, tentu akan menimbulkan reaksi," tambah Wapres lagi.
Diketahui, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang kini menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan, diperiksa KPK soal kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker). Ia pun menghadiri pemeriksaan tersebut. Usai diperiksa, Cak Imin menyampaikan telah bantu KPK dalam mengusut kasus korupsi.
Cak Imin dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. KPK juga memastikan pemanggilan Ketum PKB tersebut tidak terkait dengan dinamika politik yang terjadi saat ini.
Pemeriksaan terhadap Cak Imin juga sempat dipertanyakan dan dinilai politis. Pasalnya, pemanggilan Ketum PKB ini dilakukan setelah Cak Imin melakukan deklarasi sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan, Sabtu (2/9) di Surabaya, Jawa Timur.
Namun KPK membantah pemeriksaan Cak Imin bersifat politis. KPK menegaskan pengusutan kasus korupsi di Kemnaker hingga rencana pemanggilan Cak Imin telah dilakukan sejak lama.
"Yang artinya apa? Jelas pada proses penerimaan laporan hingga penyelidikan saja kami pastikan butuh waktu panjang lebih dahulu. Tidak sebulan dua bulan, bahkan bisa lebih dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk pikuk politik pencapresan tersebut," papar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Minggu (30/9).
(nkm/nkm)
