.webp)
Universitas Riau merespons soal kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang meniadakan skripsi. Kampus pun mengikuti kebijakan tersebut.
"Karena ini kebijakan kementerian, maka kita harus menjalankan program dan juga kebijakan Pak Menteri. Tentu secara teknis di internal kita punya peraturan yang nanti mengatur penyelenggaraan pendidikan," terang Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr Mexsasai Indra, Jumat ((1/9/2023).
Untuk langkah awal, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau ini menilai kebijakan tersebut akan segera disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Termasuk melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan seluruh civitas di Unri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan harmonisasi kebijakan menteri dengan Bu Rektor saat ini. Secara teknis kami perlu sosialisasi agar civitas memiliki perspektif yang sama sebagai upaya dari kementerian mengimplementasikan konsep merdeka belajar," kata Mexsasai.
Baca juga: Dear Mahasiswa, Skripsi Kini Tak Wajib Lagi |
Selain itu, Mexsasai mengaku di kampus biru langit juga ada wadah khusus terkait pembahasan kebijakan di internal mereka. Forum itu terus aktif membahas terkait isu-isu strategis kampus.
"Kita juga ada beberapa wadah untuk ambil keputusan. Nanti dewan pimpinan harian dalam hal ini dipimpin oleh ibu rektor akan dibicarakan terkait program ini. Kita ada forum rapat untuk membahas isu strategis," katanya.
Khusus di bidang akademik, kebijakan itu akan dibahas bersama ratusan dekan hingga ketua program studi di universitas terbaik nomer 1 di Riau tersebut. Setelah dibahas, baru kampus menyesuaikan pada arahan Kemendikbudristek.
"Saya juga sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik akan koordinasikan ini dengan dekan, ketua jurusan sampai ke 109 program studi dengan 10 fakultas dan pasca sarjana. Secara teknis nanti dibahas bersama para dekan. Prinsipnya kita akan tindaklanjuti kebijakan pak menteri," kata Mexsasai.
(ras/afb)
