.webp)
Kelakar Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi soal berapa menyogok sehingga dapat 10 opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut membuat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumut Eydu Oktain Panjaitan dipanggil oleh BPK RI. Partai Golkar pun meminta agar Edy tidak asal berbicara.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD I Golkar Sumut, Riza Fahkrumi Tahir. Gubsu Edy diminta jangan asal bicara meskipun hanya berkelakar atau bercanda.
"Jangan asal ngomong, walaupun itu cuma bercanda atau kelakar. Tapi kalau becanda, kelakar, sehingga mengorbankan orang lain seperti yang dialami oleh Kepala Perwakilan BPK Sumut, itu bukan lagi becanda, bukan lagi kelakar, gubernur sudah mengorbankan orang lain demi pelampiasan syahwat, itu tidak baik," kata Riza Fakhrumi Tahir kepada detikSumut, Rabu (16/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riza menilai, Edy seharusnya menunjukkan kearifannya dalam berbicara di akhir masa jabatannya. Sehingga Edy mengakhiri masa jabatannya dengan cara yang baik.
"Sebaiknya di akhir masa jabatannya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menunjukkan kearifannya di dalam berbicara, berkelakar, bercanda juga. Jangan membuat ketersinggungan orang lain, dia harus khusnul khotimah di dalam memimpin Sumatera Utara ini, mengakhiri masa jabatannya dengan cara yang baik," ucapnya
Sebab, menurutnya apa yang disampaikan Edy menjadi legacy dan menunjukkan citra Pemprov Sumut. Sehingga Efy diminta untuk lebih menahan diri agar tidak adalah berbicara.
"Apa yang diucapkan Edy Rahmayadi itu menjadi legacy dia, akan menjadi preseden bagaimana image dan citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke depannya. Jadi jangan lagi asal bicaralah, dia lebih bagus tahan diri, menahan diri, sehingga dia mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur dengan khusnul khotimah," ujarnya.
"Walaupun di ujung-ujung masa akhir dinasnya sebagai gubernur, dia harus tunjukkan, menunjukkan keteladanan kepada masyarakat Sumatera Utara," imbuhnya.
Untuk diketahui, Edy mengungkapkan jika Eydu Oktain Panjaitan bakal disidang oleh BPK RI. "Kalan (kepala perwakilan) BKP yang jadi disidang, kan kasihan," kata Edy di DPRD Sumut, Rabu (16/8).
Edy mengatakan dirinya tidak ingin Eydu disalahkan atas kelakarnya itu. Untuk itu, dia mengaku akan mendampingi Eydu Senin nanti.
"Saya tak mau dia disalahkan, jadi saya dampingi hari Senin," ujarnya.
Pemanggilan itu berkaitan dengan kelakar Edy soal Pemkab Labusel menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dalam 10 kali berturut-turut. Edy kemudian bertanya berapa Bupati Labusel Edimin menyogok BPK.
Hal itu disampaikan Edy saat sambutan di acara Kick Off Opini menuju 10 Tahun Berturut-turut WTP Pemprov Sumut. Mulanya Edy mengatakan jika sudah ada pemerintah daerah yang menerima 10 kali WTP secara berturut-turut.
"Ada WTP sudah sampai 9 kali, mau 10 kali dan ada sudah 10 kali," kata Edy di Medan Senin (14/8).
Kadis Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus meluruskan ucapan itu. Ilyas menyebut ucapan pimpinannya itu hanya berkelakar bukan serius.
"Pak Gubernur hanya berkelakar, artinya Pak Edimin memang bekerja maksimal sehingga BPK mengapresiasi hingga dapat WTP 10 kali berturut-turut," kata Ilyas kepada detikSumut, Selasa (15/8).
(dhm/dhm)
