Ketua DPD I Golkar Kepri, Akhmad Ma'ruf, mempertanyakan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ingin jadi Ketua Umum Golkar. Menurutnya, Bahlil sendiri pernah mengaku bukan lagi kader partai Golkar.
"Bahlil itu orang luar Golkar sesuai pernyataan Bahlil pada 23 Oktober 2019. Bisa di check jejak digitalnya, ia mengaku dirinya bukan kader Golkar sejak 10 tahun. Saat itu usai dilantik jadi menteri," kata Ma'ruf, Senin (24/7/2023).
Ma'ruf mengaku cukup terkejut dengan pernyataan Bahlil yang menyatakan siap menjadi Ketum Golkar. Ia menyebut mekanisme pemilihan Ketua Golkar masih lama yakni pada akhir tahun 2024 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu mengaku bukan kader, kok tiba-tiba sekarang ngaku kader Golkar. Belum pernah berkontribusi ke Golkar kok tiba-tiba kini sok peduli. Sebaiknya Pak Bahlil ngukur baju dulu lah. Pas tidak kira-kira. Memang anda siapa?," tegas Ma'ruf
Ma'ruf berharap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar tidak mengganggu konsentrasi kerja Partai Golkar. Saat ini Golkar tengah memperkuat kerja-kerja politik untuk kemenangan di 2024 mendatang.
"Kami akan lawan tokoh-tokoh yang mencoba mengganggu konsentrasi kami bekerja untuk kemenangan 2024. Sebaiknya kalau memang peduli dengan Golkar untuk menang, jangan mengganggu kami yang lagi fokus bekerja untuk meraih hati masyarakat," ujarnya.
Pernyataan Bahlil yang ingin menjadi Ketua Umum Golkar lewat Munaslub dianggap isu murahan. DPD Golkar Kepri meminta Bahlil agar fokus menjalankan amanah sebagai menteri dan mendatangkan investasi ke Indonesia.
"Mestinya fokus kerja sebagai menteri untuk menarik investasi. Tidak usah cawe-cawe urusan Golkar. Jangan serakah lah," ujarnya.
Terkait pernyataan survei elektabilitas partai Golkar yang 6 persen juga disebut tidak berdasar. Ma'ruf menyebutkan itu merupakan survei lama sebelum mesin partai bergerak.
"Lagian survei bukan satu-satunya alat ukur. Pemilu masih tahun depan. Kini semua jejaring Golkar sedang gerak ke bawah merebut hati rakyat. Semua elit Golkar mestinya fokus pemenangan. Tolak ukur Golkar berhasil atau tidak itu Pemilu 2024, bukan hasil survei apalagi opini. Apalagi survei bisa dipesan untuk menaikkan dan menurunkan rating," jelasnya.
(afb/afb)