Anggota DPRD Langkat Ismed Barus menilai banyak jalan, jembatan rusak yang kondisinya memprihatinkan. Namun, Pemkab Langkat hanya mampu mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur Rp 100 miliar per tahun.
Ismed mengakui anggaran itu tidak cukup untuk memperbaiki seluruh infrastruktur yang ada di Langkat. Sehingga dia berharap ada bantuan dari pemerintah pusat.
"Sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan (jalan dan jembatan di Langkat banyak rusak)," katanya kepada detikSumut Kamis (6/7/2023).
Kondisi itu juga yang membuat kondisi jembatan berlubang di Desa Namu Ukur, Sei Bingai, lokasi insiden nahas menimpa ibu dan anak yang terjatuh ke sungai saat melintas belum bisa diperbaiki.
"Apalagi jembatan itu (jembatan di Desa Namu Ukur)," katanya.
Politisi Partai NasDem ini mengatakan lebih dari 50 persen APBD Kabupaten Langkat yang nilainya Rp 2,2 triliun habis dipakai untuk membayar gaji pegawai. Sehingga alokasi anggaran perbaikan infrastruktur minim.
"Kalau secara umum lah ya, infrastruktur, rencananya Rp 100 miliar-an juga sih, (APBD Langkat 2023) kalau tidak silap aku Rp 2,2 triliun, kecil karena APBD itu kan sudah dipangkas sama (gaji) pegawai hampir Rp 1,6 triliun," sebutnya.
Namun karena kondisi jembatan yang cukup vital bagi warga tersebut, perbaikan jembatan di Desa Namu Ukur akan dimasukkan ke P-APBD Langkat 2023. Hal itu juga sudah dibicarakan dengan Plt Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.
"Jadi di P-APBD nanti akan diusulkan jembatan itu sebagai prioritas," ucapnya.
Plt Bupati Langkat Tak Bisa Berbuat Banyak karena Anggaran Minim. Baca Halaman Berikutnya...
Simak Video "Video: Aksi Perundungan Pelajar di Langkat Viral, 2 Siswa Diamankan Polisi"
(astj/astj)