Bakal calon legislatif (bacaleg) protes dimintai mahar politik dengan alasan uang saksi oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Deli Serdang. DPW PKB Sumatera Utara (Sumut) pun memberikan peringkat ke pengurus ditingkat Deli Serdang terkait kebijakan tersebut.
Bendahara PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga mengatakan telah menanyakan kutipan uang saksi di Deli Serdang itu kepada Ketua Lembaga Saksi PKB Sumut. Ternyata pertemuan saat itu hanya membahas soal jumlah saksi yang akan ditempatkan di tempat pemungutan suara (TPS) di Pemilu 2024.
"Saya sudah konfirmasi ke Ketua Lembaga Saksi (Sumut), namanya Bang Syaiful Syafri, ternyata dalam pembicaraan itu PKB hanya mendiskusikan terkait jumlah saksi yang akan ditempatkan di masing-masing TPS, kita hanya mempersiapkan ada 49 ribu saksi (se-Sumut)," katanya kepada detikSumut, Minggu (18/6/2023).
Zeira menyebutkan untuk sumber dan jumlah anggaran saksi belum ada dibicarakan, termasuk di DPP. Sehingga kutipan uang saksi ke bacaleg itu merupakan kebijakan DPC PKB Deli Serdang tersendiri.
"Terkait dengan anggaran kita belum finalkan berapa anggaran dialokasikan untuk saksi dan kontribusi caleg juga belum ada dibicarakan, jadi itu kebijakan sendiri aja, dari DPP belum mengambil langkah-langkah itu," sebutnya.
DPP PKB juga belum mengeluarkan perintah soal pembiayaan uang saksi. Pembiayaan uang saksi akan dibicarakan, termasuk apakah akan dibebankan kepada setiap bacaleg langsung atau dibiayai oleh DPP maupun DPW.
Anggota DPRD Sumut ini meminta agar DPC tidak mengambil keputusan apapun soal kutipan. DPC dimintai untuk menunggu surat resmi dari DPP PKB.
"Jadi kita minta kepada seluruh DPC jangan mengambil langkah apapun terkait dengan kutipan sebelum ada surat resmi dari DPP, termasuk Kota Medan, Deli Serdang," ucapnya.
PKB Deli Serdang Diberikan Teguran. Baca Halaman Berikutnya..
Simak Video "Video: Polisi Musnahkan 51,75 Hektare Ladang Ganja di Aceh dengan Dibakar"
(astj/astj)