Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan yang dilayangkan pihak Dedi Dermawan terhadap tergugat Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi. Gugatan itu terkait kepengurusan Karang Taruna Sumut.
Gugatan itu berawal dari Gubsu Edy yang mengeluarkan keputusan tentang pencopotan Dedi Dermawan dari posisi Ketua Karang Taruna Sumut. Keputusan tentang pencopotan Dedi itu dikeluarkan Edy pada akhir Desember 2022.
Merespons surat keputusan itu, Dedi Dermawan pun melakukan perlawanan dengan menggugat Edy Rahmayadi ke PTUN. Gugatan Dedi pun telah teregistrasi di PTUN dengan nomor: PTUN.MDN-012023VUB.
Dedi Dermawan beralasan menolak keputusan dari Edy Rahmayadi dan membuat gugatan karena menilai langkah yang diambil Gubernur Sumut itu keliru.
"Apa yang dilakukan Gubsu dengan mencopot saya sebagai Ketua Umum Karang Taruna Sumut melanggar ketentuan AD/ART organisasi," ucap Dedi kepada wartawan di Medan, Senin (9/1/2023).
Dedi menjelaskan gugatan itu adalah langkah terakhir yang dia lakukan. Sebelumnya, sebut Dedi, pihaknya sudah melayangkan somasi kepada Edy agar keputusan yang mencopot Dedi dicabut.
Respons Gubsu Edy
Gubsu Edy Rahmayadi turut merespons gugatan yang dilayangkan pihak Dedi Dermawan. Edy saat itu tidak mau ambil pusing dengan gugatan itu karena menurutnya menggugat adalah hak dari Dedi.
"Gugat saja. Itu kan hak dia. Yang menghentikan hak saya, dia menggugat hak dia," ucap Edy di Medan, Selasa (10/1).
Edy mengatakan alasan dirinya mencopot Dedi dari ketua karang taruna karena mengarah ke politik. Ia menegaskan karang taruna tidak boleh dicampuri urusan politik.
"Karang taruna itu yang mengangkat gubernur, gubernur jugalah yang memberhentikan dia, karena dia (Dedi) sudah menyalah dibawa ke arah politik," tegas Edy.
Baca selengkapnya di halaman berikut....
Simak Video "Video KPK Bakal Panggil Bobby Kalau Ada Dugaan Terlibat Kasus OTT di Sumut"
(afb/afb)