.webp)
Sepucuk surat edaran ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Asahan meminta kepada camat agar mengutus kepala desanya studi banding beredar. Para kepala desa diminta melakukan studi banding ke Jawa Barat.
Dilihat detikSumut, Kamis (25/5/2023) dalam surat tersebut dituliskan studi banding dilaksanakan pada tanggal 24-28 Mei 2023 di Bandung, Jawa Barat dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi pembinaan di desa.
Tertulis lokasi acara berada di Hotel Kimaya, Bandung, Jawa Barat. Disebut-sebut, kegiatan itu ditanggung dari dana desa masing-masing dengan biaya Rp 15 juta per orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rahmad Aris Munandar, dikonfirmasi detikSumut membenarkan hal tersebut. Ia menyebut dari total 177 jumlah seluruh desa di Asahan, diikuti 153 desa.
"Iya benar, kegiatannya dibuka hari ini oleh Bapak Wakil Bupati. Pesertanya kepala-kepala desa tapi tidak semua ikut," kata Aris.
Kepada wartawan, Aris pun menjelaskan maksud dari pada kegiatan studi banding tersebut dan alasan mengapa acara itu harus digelar di Jawa Barat.
"Ada dua lokasi kegiatan studi banding di sini. Pertama di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, dan kunjungan ke Sumedang untuk melihat stunting secara online," jelas Aris.
Dikatakan Aris, PAD Bumdes di Asahan saat ini banyak yang tak berjalan maksimal dan selama ini anggaran dana desa masih mengharapkan pada bagi hasil pajak di daerah. Karenanya, membawa kepala desa untuk melihat balai pelatihan pertanian di Lembang jadi salah satu alasan agar peserta studi banding ini menjadi termotivasi.
"Kemudian Sumedang adalah daerah penanganan stunting terbaik di Indonesia. Jadi kita ingin belajar datang ke sana sebab mereka memiliki aplikasi online," katanya.
Ditanya soal biaya Rp 15 juta bagi setiap Kades yang ikut Aris tak menampiknya. Menurutnya anggaran tersebut merupakan ketetapan dalam APBDes untuk kegiatan di luar provinsi.
"Soal biaya itu sudah ada aturannya, bisa jadi tidak habis semua dilihat dari biaya SPJ-nya. Jadi kalau misalnya nanti yang terpakai Rp 12 juta, maka sisanya bisa jadi Silpa," kata dia.
(afb/afb)
