.webp)
Kader PKB Bandar Lampung, Nely Farlinza mengaku dimintai mahar senilai Rp 70 juta untuk penentuan nomor urut dirinya yang maju sebagai Bacaleg DPRD Lampung. Namun, DPC PKB Bandar Lampung, Rabiatul Adawiyah membantah tudingan tersebut.
Dilansir dari detikSumbagsel, Nely yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa mahar itu diminta oleh Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (LPW DPW PKB) Jauharoh Haddad untuk dikirimkan ke Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Bandar Lampung, Robiatul Adawiyah.
Nely mengatakan awalnya dia mendengar bahwa namanya telah ditaruh oleh pengurus di nomor urut dua. Kemudian, dia diminta uang senilai Rp 70 juta untuk mengganti uang jaminan penentuan nomor urut yang bakal disetorkan bacaleg lain yang semula menempati nomor urut 2.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Awalnya saya dengar selentingan bahwa saya ditaruh di nomor urut 2, karena nomor urut 1 tidak bisa diganggu gugat titipan adiknya incumbet DPRD Kota Bandar Lampung. Ya sudah, saya terima dan tampung-tampung dulu kabar itu," kata dia, Rabu (25/5/2023).
"Siangnya, kak Jauharoh nelpon saya, dibilang, 'dek kalau mau di nomor urut 2 bisa, yang awalnya mau diisi Darmawita tapi mulangin uang Darmawita 70 juta dek,' kata dia. Saya tanya 'uang apa itu kak?' Uang jaminan saksi katanya. Uang Rp 70 juta tersebut harus disetorkan saat itu karena berkas bacaleg akan diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, sedangkan bacaleg Darmawita tidak mau mencabut berkasnya di nomor urut 2 bila uang itu belum dikembalikan," jelas Nely.
Atas permintaan itu, Nely kemudian menghubungi Rabiatul Adawiyah sekaligus mengirimkan tangkap layar percakapan pesan singkat dia dan Jauharoh.
"Saya telpon ketua hampir satu jam, saya telpon gak angkat-angkat. Terus saya screenshot chating saya sama kak Jauharah itu ke ketua, gak lama saya diblokir," terangnya.
Akibat dari persoalan itu, Nely mengaku hubungannya dengan Rabiatul Adawiyah menjadi renggang. Ia juga ditetapkan nomor urut 3.
"Iya jadi renggang, terus nomor urut saya jadi nomor 3," pungkasnya.
Sementara, Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Rabiatul Adawiyah angkat bicara terkait hal tersebut. Rabiatul dengan tegas membantah tudingan tersebut. Dia menyebut tak ada mahar transaksional dalam proses pencalegan di PKB.
"Jadi sekali lagi saya tegaskan, di PKB tidak adanya mahar-mahar seperti rumor yang beredar," tegasnya.
Ia juga menyebutkan penentuan nomor urut bacaleg dari PKB Bandar Lampung dilakukan berbasis kinerja kader maupun bacaleg sendiri.
"Penentuan nomor itu dari kinerja kader itu sendiri dan loyalitas kader. Tentu ada pula penilaian terhadap loyalitas kepada partai, antara lain tidak merusak citra partai," tandasnya.
(dhm/dhm)
