.webp)
Ketua DPR Aceh Saiful Bahri menyebut pihaknya berencana merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga bank konvensional dapat kembali beroperasi di Tanah Rencong. Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi Aceh menghargai upaya legislatif merevisi qanun tersebut.
"Pada prinsipnya Pemerintah Aceh adalah pelaksana terhadap legislasi yang dihasilkan oleh dewan karena memang itu ranahnya dewan. Apapun kebijakan dewan tentu sangat kita hargai," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA saat dimintai konfirmasi detikSumut, Jumat (12/5/2023).
MTA berharap BSI dapat normal kembali sehingga layanan transaksi kembali lancar. Menurutnya, terganggunya layanan perbankan tersebut sangat berdampak terhadap ekonomi Tanah Rencong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara khusus saat ini kita harapkan BSI dapat segera pulih dari kendala yang sangat krusial yang merek hadapi saat ini," jelasnya.
"Karena apa yang sedang terjadi sangat berdampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Aceh. Apalagi tidak ada bank konvensional yang beroperasi di Aceh akibat dari kebijakan legislasi Qanun LKS," lanjut MTA.
Sebelumnya, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri menyebut pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait terganggunya layanan transaksi Bank Syariah Indonesia (BSI). Pihak legislatif disebut berencana merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga bank konvensional dapat kembali beroperasi di Tanah Rencong.
"Kami sudah bermusyawarah di lembaga kami menilai ini harus ditinjau ulang Qanun LKS supaya bank konvensional bisa tetap beroperasi di Aceh. Biarlah nanti masyarakat yang memilih mau bank syariah atau konvensional," kata Saiful kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).
Pria yang akrab disapa Pon Yaya itu menjelaskan, bila qanun itu direvisi, sangat memungkinkan bank konvensional kembali di Aceh. Dengan adanya revisi tersebut, katanya, tidak ada lagi monopoli bank di Serambi Mekkah.
"Mungkin sudah saatnya kita mengkaji kembali Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dengan harapan masyarakat Aceh memiliki alternatif transaksi apabila sistem perbankan terganggu seperti yang dialami BSI," ujar politikus Partai Aceh itu.
(agse/nkm)
