.webp)
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Meranti, Muhammad Adil terkait kasus suap pengadaan umrah. Sebelum diciduk KPK, Adil dikenal sebagai sosok kontroversi.
Berikut ini detikSumut rangkum empat kontroversi yang pernah dilakukan M Adil sebelum terjaring OTT KPK.
1. Menolak Kunjungan Kerja Gubernur Riau
Bupati Meranti, M Adil pernah berselisih dengan Gubernur Riau Syamsuar. Adil menolak Gubri Syamsuar datang ke wilayah kerjanya. Perselisihan antara Adil dengan Syamsuar pertama kali muncul ketika si bupati menolak kedatangan gubernur di wilayahnya. Sejumlah agenda atau kunjungan kerja yang telah direncanakan Syamsuar di Kepulauan Meranti pun gagal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya batal, informasi begitu (ditolak oleh Bupati Meranti). Itu yang kurang paham kami (alasan penolakan)," kata Kepala Dinas Kominfotik Riau, Erisman saat dikonfirmasi, Kamis (13/10) lalu.
Erisman mengatakan, jika sesuai rencana Gubernur Riau bakal melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan di Meranti yaitu Kecamatan Merbau dan Rangsang. Agenda kunjungan tersebut yang pertama soal peninjauan BUMDesa dan Unit usaha peternakan, sagu parut kering, dan sekaligus gerakan menanam cabai.
2. M Adil Tolak Hadiri Acara yang Digelar Pemprov Riau
Setelah menolak kunjungan kerja Syamsuar, Adil juga menolak hadir di acara rapat koordinasi yang digelar Pemprov Riau. Padahal acara yang digelar di Hotel Centeral Park, Pekanbaru (8/11) lalu itu turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian.
Bukan hanya adil, seluruh jajaran di Pemkab Meranti juga tak ada yang hadir di acara rapat koordinasi kepala daerah se Provinsi Riau.
Rapat koordinasi bupati, wali kota, camat dan lurah se Riau digelar di Hotel Grand Central Pekanbaru. Hampir semua yang diundang hadir kecuali Bupati Kepulauan Meranti, Adil dan jajarannya.
Setelah rapat digelar, wartawan pun mulai menanyakan soal ketidakhadiran Adil dan jajaran. Saat itulah Tito langsung meminta Gubernur Riau Syamsuar dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw mengecek alasan Adil tidak hadir.
"Saya nggak tahu kenapa nggak hadir. Tapi nanti pak gubernur akan cek dan saya juga akan minta irjen saya Pak Tomsi cek kenapa tidak hadir," kata Tito Karnavian.
Tito menyebut ada etika dalam mengelola pemerintahan. Apalagi kehadiran Mendagri adalah sebagai pengawas yang seharusnya dihadiri Adil.
"Kita kan punya etika dalam pemerintahan. Kalau dia menganggap Mendagri sebagai pengawas seharusnya dia hadir. Kalau dia tak hadir, nanti kita akan lihat karena kepentingan dia ke Kemendagri cukup banyak," kata Tito.
Gubernur Riau yang ikut mendampingi Tito Karnavian pun tak berkomentar. Namun, ketidakhadiran Adil dipastikan tanpa ada penjelasan.
"Memang tidak hadir (Adil dan jajarannya). Sepertinya begitu, tanpa keterangan," kata Kepala Diskominfo Riau, Erisman.
Kontroversi Berikutnya di Halaman Selanjutnya...
3. Semprot Anak Buah Sri Mulyani
M Adil sempat ngamuk ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Adil pun sempat menghardik anak buah Sri Mulyani itu dengan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan.
Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12) lalu. Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad; Gubernur Riau Syamsuar; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
Semula kegiatan berjalan lancar membahas soal pendapatan daerah dan daerah yang jadi penghasil. Setelah pemaparan, panitia membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir.
Kesempatan itulah yang digunakan Adil untuk bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil membuka diskusi dan pertanyaan seperti terlihat di tanyangan Youtube resmi Diskominfotik Provinsi Riau dilihat hari ini, Sabtu (10/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Adil menilai Meranti mendapat 8.000 barel/d minyak. Namun Adil tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.
Adil pun mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya
Adil mengaku tahun 2022 ini DBH minyak dapat Rp 114 miliar. Namun waktu itu hitungannya 60 dollar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Di tahun 2023 pembahasan APBD naik usai dapat mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo di mana 1 barel 100 dollar.
Adil pun kesal karena saat rapat bareng Kemenkeu tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dollar per barel.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.
Mau Tahu Kontroversi Terakhir Bupati Meranti. Baca Halaman Selanjutnya...
4. Ancam Pindah Negara karena Pembagian DBH
Adil pernah memprotes soal dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayah yang dipimpinnya itu. Saat protes dilayangkan, Adil mengancam pindah kewarganegaraan jika pusat tidak menggubris protesnya tersebut.
Protes itu dilayangkan Adil ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia kemarin di Pekanbaru. Adil tidak terima jumlah penerimaan DBH yang diterima tak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti.
"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan," kata Adil kepada Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau, Sabtu (10/12/2022).
Tak hanya itu, Adil juga menyebut soal kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Dia mengaku tak masalah triliunan rupiah diambil dari Meranti jika daerahnya itu kaya raya.
Akibat pandemi COVID melanda, Adil mengaku banyak masyarakat Meranti menganggur. Lalu, Adil meminta agar pusat mengurus Meranti dan jiga tidak maka kasih saja Meranti ke negara tetangga.
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil.
"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?," imbuhnya.
Bupati Meranti Ditangkap KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan OTT yang dilakukan terhadap M Adil terkait dugaan suap pengadaan jasa umrah. Dia mengatakan M Adil diduga melakukan pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan pengadaan umrah sebesar 5-10 persen.
"Suap pengadaan jasa umrah," kata Nurul Ghufron saat dihubungi, Jumat (7/4).
Namun Ghufron belum menjelaskan jumlah yang diduga terima Adil dalam kasus ini. Para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Simak Video "Video: Viral Becak Motor Freestyle di Depan Polisi, Pelaku Dicari"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
