.webp)
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang ditangkap oleh KPK pernah memprotes soal dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayah yang dipimpinnya itu. Saat protes dilayangkan, Adil mengancam pindah kewarganegaraan jika pusat tidak menggubris protesnya tersebut.
Protes itu dilayangkan Adil ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia kemarin di Pekanbaru. Adil tidak terima jumlah penerimaan DBH yang diterima tak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti.
"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan," kata Adil kepada Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau, Sabtu (10/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Adil juga menyebut soal kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Dia mengaku tak masalah triliunan rupiah diambil dari Meranti jika daerahnya itu kaya raya.
Akibat pandemi COVID melanda, Adil mengaku banyak masyarakat Meranti menganggur. Lalu, Adil meminta agar pusat mengurus Meranti dan jiga tidak maka kasih saja Meranti ke negara tetangga.
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil.
"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?," imbuhnya.
Untuk diketahui, Bupati Adil terjaring OTT oleh penyidik KPK. KPK pun membenarkan operasi anti rasuah di Meranti dan menangkap Bupati Adil.
"Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti Riau," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri.
Ali Fikri menyebut sejumlah pejabat turut ditangkap. Termasuk di antaranya adalah Bupati Adil.
"Beberapa pihak sudah ditangkap. Di antaranya Bupati. Saat ini tim KPK masih bekerja, terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," kata Ali Fikri.
(dhm/dhm)
