Ketua DPRD Medan Hasyim mengkritik proyek lampu jalan yang menghabiskan anggaran RP 25,7 miliar. Usai melayangkan kritik itu, Hasyim justru mendapatkan tiga serangan sekaligus.
Bahkan Hasyim tak ragu meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek yang bersumber dari APBD Kota Medan 2022 dan 2023 itu. Hasyim beralasan BPK perlu turun karena pelaksanaan proyek lampu jalan carut marut.
"BPK perlu turun untuk mengecek itu, mengevaluasi hasil pengerjaannya itu, apakah ada indikasi korupsi atau gimana kan," kata Hasyim kepada detikSumut, Senin (13/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua hari setelah mengkritik itu, Hasyim mendapatkan 3 serangan secara bertubi-tubi. Apa saja, berikut detikSumut sajikan ulasannya.
1. Bobby Tuding Suka Titip-titip
Wali Kota Medan Bobby Nasution menuding Ketua DPRD Medan Hasyim 'suka titip-titip'. Tudingan itu disampaikan Bobby dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemkot Medan.
Hal itu diketahui dari unggahan Bobby di Instagram pribadinya yang dilihat detikSumut, Rabu (15/3/2023). Dalam video berdurasi tiga menit tersebut terlihat Bobby memimpin rapat koordinasi tersebut bersama dengan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan diduga merupakan gabungan dari beberapa rapat.
Awalnya Bobby terdengar meminta agar rapat koordinasi itu tidak lama-lama, sebab tidak ada pergerakan yang memadai meskipun setiap minggu dibahas permasalahan teknis. Sehingga dia meminta kepada Sekda Kota Medan agar OPD yang tidak bisa mencapai target diberi sanksi.
"Saya minta ini yang tidak capai-capai target dikasih sanksi saja pak, jangan minta kami yang mengerti kondisi kalian, tapi kalian yang mengerti kondisi apa yang kami minta teman-teman yang capaiannya rendah, terobosannya apa sekiranya," kata Bobby Nasution.
Kemudian Wiriya terlihat memberikan arahan kepada OPD. Setelah itu Bobby meminta agar kepala bidang (Kabid) dicopot saja jika memang target yang diberikan oleh dia tidak tercapai dan meminta tegas agar hal itu ditindaklanjuti.
Sebab menurut menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, harusnya dengan pengadaan secara e-katalog, harusnya mempercepat pengerjaan. Bukan malah sebaliknya karena tidak perlu lagi ditenderkan.
"Pada rapat hari ini semua harus punya target-target capaian yang harus dicapai sebelum berakhir triwulan pertama, saya minta di SDA targetnya yang sebelum triwulan pertama ini berhasil walaupun secara realisasi anggarannya tidak capai 15 persen, saya minta kontraknya pak harus bisa, kalau memang tadi bapak bilang realisasi fisik kami, segala macam berat atau apa, oke kalau fisiknya berat, keluar uangnya berat, kontraknya ringan, harusnya, saya minta itu," ucapnya.
Setelah itu, orang tua Ketua Nahyan tersebut menuding Ketua DPRD Medan Hasyim suka menitip dan meminta, dan hal itu diperhatikan dengan serius. Namun Bobby tidak merinci secara pasti apa yang dititip tersebut.
"Kita terbuka saja di sini sama-sama semua, banyak yang dari titipan-titipan, tolong ya, Pak ya, ini dari Ketua DPR contohnya titip-titip seperti itu. Tolong, Pak itu diperhatiin betul-betul," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima detikSumut dari salah satu orang dekat Bobby Nasution, pernyataan Bobby soal suka titip-titip itu diyakini ditujukan kepada Ketua DPRD Medan Hasyim.
Bobby menegaskan, dana yang dimiliki oleh Pemkot Medan harus langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dana kelurahan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Itu dana yang dirasakan langsung oleh masyarakat ditingkat pemerintah kita yang paling kecil, kita bilang di kelurahan, dananya diberikan ke sana pemanfaatannya tolong bisa dirasakan masyarakat, Pak," ucapnya.
Kemudian Bobby meminta agar dana kelurahan itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang suka menitip. Dia pun dengan tegas agar serius mengatasi hal tersebut dan tidak terulang kembali.
"Jangan uang dana kelurahan bisa dirasakan orang-orang yang titip-titip, saya ingatin siapapun yang bawa-bawa itu ya, sekali lagi saya ingatin itu masalah-masalah seperti itu jangan diteruskan lagi lah," tutupnya.
Serangan Kedua ke Hasyim di Halaman Berikutnya...
2. Ketua DPRD Medan Dilaporkan ke Badan Kehormatan
Tudingan suka titip-titip dari Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung ditanggapi oleh Persatuan Pemuda Islam (PPI) Sumut. Unggahan Bobby soal aksi titip-titip Hasyim menjadi dasar mereka melapor ke Badan Kehormatan.
Hal itu diketahui dari surat laporan PPI yang ditujukan ke BKD DPRD Medan yang dilihat detikSumut, Jumat (17/3/2023). Surat tersebut terlihat sudah diparaf oleh perwakilan DPRD Medan dan diterima hari ini.
"Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatera Utara melaporkan Ketua DPRD Medan ke Badan Kehormatan DPRD Medan atas dugaan nepotisme yang berarah pada ucapan Wali Kota Medan," demikian tertuang dalam surat laporan tersebut.
Atas hal tersebut, PPI menuntut tiga poin kepada BKD DPRD Medan atas dugaan nepotisme itu. Pertama, meminta kepada BKD untuk melakukan sidang kode etik kepada Ketua DPRD Kota Medan terkait dugaan nepotisme yang disampaikan oleh Wali Kota Medan.
Kedua, dalam sidang kode etik, BKD harus menghadirkan Wali Kota Medan sebagai saksi atas keterangan yang beliau sampaikan, untuk memberikan fakta-fakta atas apa yang disampaikan oleh Wali Kota Medan. Ketiga, PPI Sumut meminta sidang etik dilakukan secara terbuka agar tidak ada konflik kepentingan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
Afif Abdillah, yang merupakan anggota BKD DPRD Medan mengaku belum tahu adanya laporan tersebut. Dia mengatakan akan segera mengecek laporan dan kelengkapan buktinya.
"Kita coba nanti cek ke BKD ya, kami belum dapat info, kita coba lihat dulu laporan seperti apa, apakah buktinya ada, itu kan harus lengkap," kata Afif Abdillah saat dihubungi detikSumut, Jumat (17/3/2023).
Namun, Afif menegaskan semua laporan yang masuk ke BKD akan diproses oleh mereka. "Yang pastinya semua laporan ke BKD pasti diproses oleh BKD," tutupnya.
Partai Oposisi Ikut Mengkritik Ketua DPRD Medan. Baca Halaman Selanjutnya....
3. Demokrat Ikut Kritik Ketua DPRD Medan yang Serang Proyek Lampu Jalan
Ketua Partai Demokrat Kota Medan Iswanda Ramli ikut berkomentar terkait perselisihan Bobby Nasution dan Ketua DPRD Hasyim ihwal proyek lampu jalan. Nanda menyesali cara Hasyim mengkritik Wali Kota Medan itu.
Menurut Nanda, DPRD Medan yang memiliki fungsi pengawasan bisa memanggil instansi yang mengerjakan proyek lampu jalan itu untuk melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP).
"Kalau pengawasan itu kan biasa saja. Memang fungsi DPRD itu, cuma caranya kurang tepat kok bisa minta BPK mengaudit, turun tangan," kata dia melalui keterangan tertulis di Medan, Jumat (17/3/2023).
Harusnya yang dilakukan oleh DPRD Medan saat ini mempertanyakan perkembangan proyek tersebut melalui forum resmi.
"Sampai hari ini kita lihat belum ada agenda mengenai rapat komisi di DPRD Medan tentang proyek lampu jalan. Tidak ada, ini Ketua DPRD langsung mengkritik secara terbuka," jelasnya.
Berdasarkan UU, kata dia, pemerintah daerah itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif. Keduanya harus berjalan seiringan dan bersama-sama dalam membangun daerah.
"Kalau sudah eksekutif dan legislatif tidak sejalan susah. Padahal untuk membangun Medan dengan segala problematikanya perlu bergandengan tangan atau berkolaborasi," tuturnya.
Partai Demokrat sendiri merupakan oposisi. Pada Pilkada 2020 lalu, Demokrat bersama PKS mengusung pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi yang menjadi rival Bobby Nasution-Aulia Rachman.
Simak Video "Video: Heboh Pernikahan Anak di Lombok Berujung Ortu Pengantin Dipolisikan"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)