Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa menyebut Anies Baswedan berutang Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno saat mereka maju pada Pilgub DKI 2017 lalu. Partai Demokrat meminta Sandiaga Uno membuktikan hal itu, agar tak menjadi isu liar.
"Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh," kata Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani dilansir detikNews, Senin (6/2/2023).
Kamhar menghormati siapapun yang berpendapat di muka umum. Akan tetapi, setiap pembicaraan yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak menjadi liar.
"Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan malah jadi issue liar yang tak kunjung dibuktikan," katanya.
Namun, Kamhar mengaku soal utang Rp 50 miliar itu telah dibantah oleh LO Anies di Tim Kecil, Sudirman Said. Menurut Sudirman, ketika pilgub itu dimenangkan maka tak lagi menjadi perjanjian utang-piutang.
"Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said, bahwa ketika Pilgub dimenangkan maka itu tak menjadi utang piutang," kata dia.
Selain itu, Kamhar mengungkit soal perjanjian antara Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya diungkap oleh Sandiaga. Dia mempertanyakan alasan Fadli Zon, yang disebut-sebut mengetahui detail soal perjanjian tersebut, tidak membukanya ke publik.
"Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadli Zon tidak buka saja ke publik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah," ujarnya.
Kamhar meyakini isu ini merupakan serangan ke sosok Anies. Dia menilai tak ada hal lain yang bisa diserang dari sosok Anies.
"Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan," pungkasnya.
Simak Video "Video Anies: Hari Ini Banyak Jabatan Diberikan Karena Koneksi, Bukan Prestasi"
(dhm/dpw)