Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapuskan karena dinilai tidak efektif. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun merespon pernyataan itu dengan mempersilahkan melakukan referendum.
Hal itu disampaikan Ridwan usai menghadiri kegiatan di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya Ridwan mengatakan usulan Cak Imin tersebut yang paling bijak dijawab oleh rakyat.
"Gini, pertanyaan itu yang paling bijak adalah dijawab oleh rakyat sendiri," kata Ridwan Kamil, Selasa (31/1/2023) malam.
Sebab menurutnya pembentukan jabatan politik saat ini mulai dari wali kota hingga presiden dulu diputuskan berdasarkan aspirasi rakyat. Sehingga jika ingin merubah tersebut, harus ditanyakan kembali kepada rakyat, apalagi Indonesia juga dibangun berdasarkan kesepakatan.
"Jadi kalau mau melakukan perubahan, tanyalah kepada rakyat, eksistensi gubernur, wali kota, presiden, partai juga dulu diputuskan sesuai dengan aspirasi rakyat," ujarnya.
"Jadi kalau ada perubahan-perubahan silahkan, karena negara ini dibangun oleh kesepakatan, kesepakatan tertinggi datang dari aspirasi rakyat," imbuhnya.
Sehingga Ridwan mempersilahkan usulan itu ditanyakan ke rakyat, bentuknya bisa referendum. Apapun hasilnya nanti, harus bisa diterima dan dihormati oleh semua pihak.
"Jadi sebaiknya tanya kepada rakyat, bentuknya bisa referendum, referendum itu bertanya ke rakyat kan, jadi kalau rakyat memutuskan ya jadi dibikin sebuah kesepakatan baru, kalau rakyat tetap membutuhkan (gubernur) karena merasakan kebermanfaatan yang luar biasa juga harus dihormati," tutupnya.
Seperti diketahui, Cak Imin mengusulkan agar jabatan gubernur dihapuskan karena dinilai tidak efektif. Sehingga dia mengusulkan pemilihan kepala daerah ke depan hanya memilih tingkat kabupaten/kota.
"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel, kemarin, seperti dikutip dari detikNews, Selasa (31/1/2023).
Keberadaan gubernur menurutnya hanya membuang anggaran dengan fungsi yang tidak efektif tersebut. Usulan tersebut rencananya akan mereka sampaikan kepada pemerintah.
"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.
Simak Video "Ridwan Kamil Klaim Program Petani Milenial Lebih Banyak Berhasil daripada Gagal"
[Gambas:Video 20detik]
(afb/afb)
