.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah membuat gaduh terkait isu reshuffle menteri. Menurut Hasto, yang diungkapkan PDIP adalah hal-hal prinsip dan etika politik.
"Ya kita terima sarannya. Yang jelas kita tidak pernah membikin gaduh, yang disampaikan oleh PDIP adalah hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Hasto lalu menyampaikan pihaknya mendapat laporan dari parpol-parpol di parlemen setelah NasDem mendeklarasikan Anies. Menurutnya, ada perubahan-perubahan kebijakan di DPR setelah NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR. Sehingga etika politik harus dikedepankan," ujarnya.
Hasto menyinggung soal sikap NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Hasto mengaku mendapat laporan ada perubahan kebijakan atau policy yang menyelimuti keputusan-keputusan politik di DPR usai deklarasi itu.
Mulanya Hasto ogah disebut membikin gaduh usai mendorong menteri-menteri NasDem dievaluasi Presiden Jokowi di tengah isu reshuffle yang mencuat. Hasto mengatakan pihaknya membicarakan etika politik.
Meski mendorong menteri-menteri NasDem dievaluasi, Hasto menekankan langka reshuffle menjadi hak prerogatif presiden. Dia meyakini Jokowi memiliki kalkulasi yang matang dalam mengambil langkah itu.
"Dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut. Sehingga yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," ujarnya.
(bpa/bpa)
