.webp)
"Kami dari Komisi I merencanakan akan mengadakan Rakor dengan berbagai pihak yang berkompeten," kata Ketua Komisi I DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaki kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).
Rakor tersebut digelar bersama Pemerintah Aceh, Kemenkumham, polisi, Bakamla serta IOM dan UNHCR. Namun Iskandar belum membeberkan jadwal rapat tersebut.
Politikus Partai Aceh itu juga meminta IOM dan UNHCR tidak lepas tanggungjawab dan tidak lepas tangan terhadap permasalahan Rohingya di Aceh. Mereka dimintai turut bertanggungjawab terkait penanganan.
"IOM harus memastikan mereka di data kemudian dicek kembali ke negaranya, jika memang mereka ini sebagai pencari suaka politik maka UNHCR dan IOM harus memfasilitasi mereka untuk dipindahkan ke negara ketiga yang bisa menampung para pencari suaka," jelas Iskandar.
Ia mengatakan pemerintah harus memberikan perlindungan ke para pengungsi tersebut secara kemanusiaan. Namun, pemerintah dan pihak terkait juga harus menyelidiki alasan Rohingya kerap terdampar di Aceh.
"Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya mereka menjadikan Aceh sebagai daerah transit saja yang kemudian akan masuk ke Malaysia," ujarnya.
Menurutnya, pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh juga kerap melarikan diri usai ditampung. Pelarian itu disebut terjadi tak lama setelah mereka berada di penampungan.
"Ini menunjukkan bahwa mereka tidak murni sebagai pencari suaka politik kalau melarikan diri, lalu siapa sekarang yang memfasilitasi pelarian mereka dan siapa yang menampung mereka serta kemana mereka melarikan diri, ini juga harus diselidiki dan harus diusut secara tuntas," jelas politikus Partai Aceh itu.
"Apakah benar indikasi misalnya terlibat para sindikat human trafficking, mereka punya agen di Aceh atau di Indonesia kemudian (para pengungsi) akan dibawa melalui Sumatera Utara dan masuk kembali ke Malaysia dan di Malaysia mencari kerja. Ini juga harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut," katanya.
Dia menjelaskan, penyelidikan itu perlu dilakukan sehingga Aceh tidak bertubi-tubi dijadikan sebagai zona transit oleh etnis Rohingya dengan berbagai alasan. Mereka kerap mengaku boatnya bocor, BBM habis serta berbulan-bulan di laut.
"Tentu ini butuh proses yang transparan apakah benar seperti pengakuan testimoni yang mereka berikan. Kita juga tidak serta merta harus mendengar dan mengakui apa yang mereka sampaikan ke kita yang berbulan-bulan di laut kemudian ini ada persoalan-persoalan baru kalau seperti ini hampir setiap tahun dan menjelang akhir tahun mereka terus terdampar di Aceh," ujarnya.
(agse/nkm)
