Warga Johor Akan Somasi Pemkot Medan soal Median Jalan Karya Wisata

Gumilar menyebutkan dulu sebelum ada median, dari J City ke simpang Jalan AH Nasution dapat ditempuh oleh warga selama 10 menit, namun sekarang membutuhkan lebih dari satu jam. Belum lagi macet tersebut memberikan efek domino, termasuk menurunnya omset pelaku UMKM di sekitar lokasi.

"Median itu juga mengakibatkan kemacetan, bukan hanya macet, tapi ada efek dominonya, orang sudah resah, macet, pelaku UMKM juga udah mengeluh gara-gara macet ini omsetnya turun, ibu-ibu juga kalau mau belanja mutarnya jauh," sebutnya.

"Dulu (sebelum ada median) macetnya itu hanya jam-jam tertentu, kalau sekarang tidak. Macet kali mulai pagi, siang, sore sampai malam dan berjam-jam. Bayangkan aja dulu warga dari J City ke simpang itu hanya sekitar 10 menit, sekarang bisa satu jam lebih," imbuhnya.

Sehingga dia menuding pemasangan median itu merupakan proyek gagal tanpa kajian. Dia meminta pemerintah lebih fokus kepada penanganan banjir di Medan Johor.

"Kalau kita menilai, ini (pemasangan median) belum dikaji proyek ini, gagal, jadi harus dibongkar. Lebih baik pemerintah fokus menangani banjir, karena sampai saat ini Medan Johor itu banjir," tutupnya.

Seperti yang diketahui, median Jalan Karya Wisata tersebut baru dipasang awal November 2022 lalu. Semenjak dipasang, banyak pengendara yang keberatan dengan adanya pembatas jalan tersebut.

Sejumlah anggota DPRD Medan juga sudah angkat bicara soal keresahan warga itu, salah satunya Ketua Komisi III DPRD Medan, Afif Abdillah. Afif yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan tersebut meminta penerapan median itu agar dikaji ulang.

"Kemarin kita dengar sudah ada yang demonstrasi warganya, artinya mesti dikaji ulang (penerapan median jalan)," kata Afif Abdillah kepada detikSumut, Rabu (14/12) lalu.

Sementara Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan, Gultom R Parlin mengaku pihak akan menyampaikan keluhan warga tersebut saat rapat evaluasi dengan Dinas Pekerjaan Umum selaku yang memasang median dan juga bersama pihak kepolisian.

"Dalam waktu dekat Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan pihak kepolisian akan melakukan rapat evaluasi, nanti masukan warga itu akan kita bahas di rapat nanti," sebut Gultom R Parlin.